Page 202 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tidak menguntungkan masyarakat secara luas. Sebagaimana diatur dalam
PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai atas Tanah di dalam pasal 8 menyebutkan bahwa pembe-
rian HGU pertama kali dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama
selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Sementara
pada ayat 2 menyebutkan bahwa ketika jangka waktu HGU dan perpan-
jangannya sudah habis maka pemegang HGU dapat melakukan pem-
baharuan HGU di atas tanah yang sama. Dalam ketetapan tersebut yakni
Pasal 9 lebih lanjut menjelaskan bahwa pemegang HGU dapat
mengajukan perpanjangan dan pembaharuan HGU-nya selama
memenuhi syarat kepada Kantor Wilayah BPN atau kepada Kementerian
ATR/BPN tergantung luasan HGU yang diperpanjang. Dalam pasal yang
sama yakni pasal 9 ayat 1 hanya menyebutkan syarat dapat diper-
panjangnya HGU adalah tanah yang diusahakan oleh pemegang HGU
dikelola dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian haknya. Selanjutnya syarat kedua terhadap
perpanjangan dan pembaharuan HGU adalah syarat sebagaimana pada
ayat 1 tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang
hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pada ketentuan
selanjutnya terkait jangka waktu pengajuan hak hanya disebutkan
pengajuan perpanjangan hak ataupun pembaharuan hak dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya dua tahun sebelum masa berlakuknya
habis. Pengaturan yang sama terhadap masa perpanjangan HGU ini juga
diatur dalam pasal 25 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 9 tahun 1999 yang menyatakan bahwa ‘permohonan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak dalam
tenggang waktu 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak ter-
sebut’.
Tidak adanya aturan tegas yang mengatur kapan waktunya HGU
dapat diperpanjang menjadi persoalan dalam tataran praktik di lapangan.
Bagaimana pengaturan detilnya, apakah setelah pemegang hak mengu-
sahakan tanahnya minimal selama 20 tahun sejak hak diterbitkan atau
setelah pemegang hak terbukti telah mengusahakan tanahnya secara
keseluruhan, dengan pengolahan yang maksimal dan sesuai dengan

174