Page 206 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

gang HGU akan lebih mematuhi dan mengoptimalkan lahan HGU karena
ketika diajukan proses perpanjangan tentunya akan dilakukan kajian
penelitian oleh Panitia B (Pasal 1 Ayat 11) dan apabila terbukti tanah yang
dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha terdapat peng-
gunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan
tujuan pemberian haknya, maka terhadap tanah dimaksud harus
dikeluarkan (enclave) dari bidang tanah yang dimohon (Pasal 33).

Melalui skema yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 7/2017 ini
harapannya penguasaan tanah-tanah HGU dapat dikontrol oleh
pemerintah. Penertiban terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan
juga akan lebih terkontrol dan terpantau dengan baik. Pihak perusahaan
juga akan melakukan upaya penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan SK pemberian HGU baik perpanjangan ataupun pembaharuan
hak. Peraturan ini juga lebih mudah bagi ATR/BPN untuk pemantauan
dan pembatasan masa HGU apabila terbukti perusahaan melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan SK yang telah ditetap-
kan. Di sisi lain, upaya penertiban tanah terlantar juga lebih mudah
dilakukan, karena Pasal 31 dan 35 menyebutkan bahwa perpanjangan
ataupun pembaharuan HGU dapat dilakukan oleh perusahaan sepanjang
tanahnya tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar.
Peraturan ini juga mengatur secara tegas kepada pemegang HGU, apabila
tanah HGU yang dimiliki sedang dalam perkara di lembaga peradilan,
dan terdapat sita atau blokir/status quo maka terhadap tanah tersebut
tidak akan diberikan perpanjangan ataupun pembaharuan hak.

2. Penyediaan Lahan 20% untuk Masyarakat dari Pemberian,
Perpanjangan, dan Pembaharuan HGU

Konflik perkebunan merupakan konflik tertinggi dengan cakupan
lahan yang sangat luas yakni mencapai 194.453,27 hektar dan terjadi di
berbagai lokasi di Indonesia. Konflik terkait perkebunan di Indonesia
memiliki trend yang terus meningkat terbukti pada tahun 2017 dari hasil
kajian yang dilakukan KPA menunjukkan jumlah konflik perkebunan
mencapai 208 kasus yang mencapai angka 32% dari total konflik (KPA
2017). Pada tahun 2018 kembali perkebunan menempati posisi tertinggi

178