Page 210 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

apabila masyarakat tidak memiliki profesi sebagai petani/penggarap
lahan. Persyaratan yang ketat ini juga mencegah masuknya orang asing
atau orang yang sudah bermodal/berkecukupan untuk ikut serta
mengambil manfaat atas dibangunkannya perkebunan oleh perusahaan
melalui pembelian dan penguasaan tanah di sekitar kawasan perkebunan.

Sejak tahun 2012, upaya Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang
berwenang dalam mengelola pertanahan/agraria mencoba merespons
berbagai gejolak yang terjadi pada kawasan perkebunan khususnya terkait
HGU. Pada periode kepemimpinan Hendarman Supandji, ia mengelu-
arkan Surat Edaran No. 2/SE/XII/2012 Tahun 2012 tentang Persyaratan
Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan
Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social
Responsibility/CSR). Dalam surat edaran tersebut Kepala BPN
memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala
Kantor Pertanahan untuk menerapkan kewajiban kepada perusahaan
yang mengajukan HGU, melakukan perpanjang HGU ataupun yang
melakukan pembaharuan HGU untuk melaksanakan tanggung jawab CSR
(Salim, Sukayadi, Yusuf 2013). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang No. 25/2007 bahwa dalam rangka melaksanakan penanaman
modal maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan corpo-
rate social responsibility. Bentuk CSR yang dilakukan perusahaan peme-
gang HGU adalah setiap permohonan, perpanjangan, ataupun pemba-
haruan HGU maka perusahaan diwajibkan untuk membangunkan kebun
plasma masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas perolehan
lahan.
Semenjak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut pada tahun 2012
maka setiap pengajuan HGU, perpanjangan HGU, dan pembaharuan
HGU wajib melampirkan:
a. Perjanjian kerjasama kemitraan kebun plasma dengan masyarakat petani
calon penerima kebun plasma di sekitar lokasi perkebunan;
b. Lampiran peta bidang tanah dimana di dalamnya terdapat luasan HGU
yang diajukan serta lokasi pembangunan kebun plasma

c. Daftar masyarakat petani calon penerima kebun plasma di sekitar lokasi
perkebunan;

182