Page 214 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

bahwa untuk Sumatera Selatan alokasi tanah 20% yang dibangunkan
untuk perkebunan masyarakat pada proses pengajuan, perpanjangan,
dan pembaharuan HGU relatif dapat dilaksanakan, khususnya sejak
diterbitkannya Permen ATR/BPN No. 7/2017. Sementara alokasi tanah
20% yang diklaim dari pelepasan kawasan hutan belum dapat diinven-
tarisasi, karena masih membutuhkan dukungan data lebih lengkap.
Problemnya terletak pada kelengkapan data untuk melakukan inventarisasi
dan verifikasi lahan-lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Berbeda
dengan Alokasi 20% dari pengajuan, perpanjangan, dan pembaharuan
HGU pada praktiknya lebih mudah dilaksanakan karena hanya melibat-
kan satu sektor, yakni ATR/BPN, sehingga tinggal dilakukan dieksekusi.
Selebihnya, pemda dan masyarakat setempat yang berperan mengatur
subjek-subjek dan alokasi penggunaannya.

3. Tanah Negara Bekas Hak dan Tanah Terlantar untuk
Reforma Agraria
Undang-undang Pokok Agraria telah mengatur secara tegas bah-
wasannya pemegang hak dilarang untuk menelantarkan tanahnya. Ketika
tanah ditelantarkan oleh pemegang hak maka sebagaimana diatur dalam
peraturan berimplikasi terhadap hapusnya hak atas tanah dan akan
dikuasai oleh negara. Obyek Tanah terlantar merupakan tanah yang sudah
diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas
tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak diman-
faatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak
atau dasar penguasaanya (Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010). Tanah terlantar
merupakan salah satu sumber TORA yang dapat diprioritaskan untuk
dapat ditertibkan dan didayagunakan untuk skema Reforma Agraria.

Proses yang dilakukan dalam menertibkan tanah terlantar dimulai
dengan penyiapan peta terindikasi tanah terlantar yang disiapkan oleh
Kantor Wilayah BPN. Selanjutnya terhadap tanah yang sudah terindikasi
terlantar tersebut dilakukan identifikasi dan penelitian oleh Panitia C
yang terdiri atas Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Daerah Kabu-

186