Page 211 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

d. Pernyataan dari pimpinan direksi di depan akta notaris yang menya-
takan kesanggupan dari perusahaan untuk membangunkan kebun
plasma bagi perkebunan yang di sekitarnya tidak terdapat masayarakat.

Akan tetapi, Surat Edaran tersebut di lapangan tidak efektif, karena
perusahaan merasa tidak diikat oleh Surat Edaran dimaksud. Terbitnya
Permen ATR/BPN No. 7/2017 kemudian merubah situasi dan penyediaan
lahan 20% menjadi syarat terbitnya hak. Melalui Peraturan tersebut selu-
ruh pengajuan, perpanjangan, maupun pembaharuan Hak Guna Usaha
dalam praktiknya menjadi lebih ketat. Kementerian ATR/BPN tidak akan
memproses dan akan mengembalikan berkas permohonan, perpan-
jangan, maupun pembaharuan HGU apabila dalam persyaratan tersebut
pihak perusahaan tidak menyiapkan satu paket dengan plasma minimal
20% dari seluruh total luas lahan yang diberikan HGU.

Kebijakan pembangunan 20% kebun plasma di Provinsi Sumatera
Selatan sudah berlangsung sejak tahun 2012, dan efektif penerapannya
setelah terbit Permen ATR/BPN No. 7/2017. Kepala Seksi Penetapan Hak
Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat menyatakan, pihak
ATR/BPN tidak akan melakukan pemrosesan terhadap pengajuan, per-
panjangan, ataupun pembaharuan HGU bagi pemohon apabila tidak
melengkapi persyaratan pembangunan perkebunan seluas minimal 20%
dari lahan yang diajukan. Begitu juga Kementerian ATR/BPN (pusat)
memiliki kewenangan menolak penerbitan/pemberian izin HGU, perpan-
jangan HGU, atau pembaharuaan HGU apabila perusahaan tidak melam-
pirkan dokumen-dokumen terkait pembangunan plasma tersebut.
Regulasi yang diterapkan secara ketat ini memiliki dampak positif, di
mana seluruh perusahaan yang hendak mengajukan HGU baru, perpan-
jangan HGU, ataupun pembaharuan HGU jika ingin di proses harus
mampu menunjukkan lokasi lahan 20% yang menjadi persyaratan kunci
(komunikasi dengan Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pember-
dayaan Hak Tanah Masyarakat).

Pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota memiliki tang-
gungjawab untuk menentukan siapa saja petani di sekitar lahan HGU
yang berhak untuk dibangunkan perkebunannya oleh perusahaan.
Pemerintah desa sekitar objek HGU sangat menentukan subjek-subjek

183