Page 215 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

paten/Kota, Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan
tanahnya, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan
peruntukan tanahnya dan Kepala Kantor Pertanahan. Beberapa hal yang
diidentifikasi dan diteliti oleh Panitia C terkait: pertama data nama dan
alamat pemegang Hak; Kedua: dimana letak tanah yang diterlantarkan,
luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah
yang dikuasai Pemegang Hak; Ketika mengidentifikasi dan meneliti
keadaan/kondisi yang mengakibatkan tanah terlantar. Setelah tahap
identifikasi dan penelitian dilakukan maka selanjutnya Tim Panitia C
melaporkan hasil kajian tersebut kepada Kepala Kanwil ATR/BPN untuk
memberikan peringatan kepada pemegang hak selama 3 kali peringatan.
Dan jika selama 3 kali peringatan pihak pemegang hak tidak mengin-
dahkan dan melakukan upaya penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
arahan penggunaan dalam SK, maka selanjutnya terhadap tanah tersebut
ditetapkan menjadi tanah terlantar.
Beberapa hal yang mengakibatkan tanah ditetapkan sebagai tanah
terlantar sebagaimana diatur dalam Keputusan kepala BPN No. 4 Tahun
2010 Pasal 17 ayat (2) yakni pemegang hak tidak menggunakan tanahnya
sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya; masih ada tanah yang
belum diusahakan sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan
tanah; masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat
Keputusan atau dasar penguasaan tanah; tidak ada tindak lanjut penye-
lesaian pembangunan; penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat
Keputusan atau dasar penguasaan tanah; belum mengajukan permo-
honan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Permasalahan yang terjadi terhadap penetapan tanah terlantar
adalah pihak pemegang hak seringkali mengajukan gugatan kepada
Kantor Wilayah BPN terhadap tanah tersebut. Kondisi yang terjadi terha-
dap hasil gugatan dan persidangan terkait tanah terlantar menyatakan
pihak ATR/BPN seringkali kalah di dalam pengadilan dikarenakan cacat
administrasi. Belajar dari kejadian ini maka tahapan, proses, dan adminis-
trasi penetapan tanah terlantar harus dilakukan sesuai dengan prosedur
dan peraturan perundang-undangan. Dokumen proses inventarisasi,
identifikasi, proses penertiban tanah terlantar juga harus lengkap dan

187