Page 212 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

yang akan menerima dan mengelola lahan dimaksud, termasuk luasan
dan letak lokasi. Pemerintah desa selanjutnya meneruskan ke kecamatan
dan diajukan kepada pemerintah kabupaten/kota. Nama yang berhak
mengusahakan lahan garapan pembangunan plasma disebut dengan CPP
(Calon Penerima Plasma), sementara bentuk dari kesepakatan tersebut
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini pihak yang bertanggungjawab
dan terlibat secara langsung terhadap Calon Penerima Plasma adalah
pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, karena mereka yang memi-
liki kewenangan untuk mengatur wilayah serta mereka yang mengetahui
secara persis bagaimana kondisi masyarakatnya. Sementara kewenangan
ATR/BPN memproses penerbitan hak, melakukan verifikasi dan ground
cek di lapangan terhadap lahan yang dimohonkan perusahaan untuk
diajukan HGU sekaligus melakukan pengecekan terhadap lahan yang
dibangunkan oleh perusahaan untuk perkebunan rakyat.
Skema bentuk pengajuan sertipikasi lahan garapan yang dibangun-
kan untuk masyarakat di Sumatera Selatan hingga saat ini sebagian besar
berupa koperasi, dan lahan kepemilikan bersama yang di dalamnya ter-
dapat penjelasan/keterangan tentang siapa saja masyarakat yang
memiliki kewenangan untuk mengolah dan menggarap lahan yang telah
dibangunkan oleh perusahaan. Namun dari beberapa pengajuan yang
diterima Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan terdapat pula pengajuan
untuk lahan garapan yang dibangunkan oleh perusahaan berupa Hak
Milik karena diajukan atas nama pribadi. Pengajuan sertipikasi lahan
berupa kepemilikan pribadi yakni hak milik tentunya memiliki tingkat
kerentanan dan kerawanan terhadap proses jual beli/alih fungsi lahan
garapan. Sehingga pihak BPN lebih mengarahkan kepada pemohon agar
mengajukan sertipikasi lahan dalam bentuk kepemilikan berupa kope-
6
rasi/kepemilikan Bersama. Skema pengusulan lahan garapan melalui
6 Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepa-
da kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa
bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertipikat yang
memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diteri-
makan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis
para pemegang hak bersama yang lain (Perpres Nomor 86 Tahun 2018).

184