Page 209 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

dengan peraturan perundang-undangan. Secara tegas dinyatakan,
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan apabila tidak
melakukan kewajiban ini maka sanksi berupa denda ataupun pencabutan
izin dapat dilakukan (www.infosawit.com).

Peraturan ini tentunya dapat memberikan peluang kepada masya-
rakat sekitar perkebunan untuk melakukan budidaya komoditas tanaman
tertentu dimana hasil panen masyarakat dapat dijual kepada perusahaan.
Skema ini menjadi peluang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan
perkebunan untuk mengolah lahan mereka sendiri atau dari perusahaan
sehingga hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain
mengatur terkait penyediaan bahan baku yang harus melibatkan hasil
perkebunan masyarakat, peraturan tersebut juga mewajibkan peru-
sahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Melalui skema ini maka dengan masuknya sebuah perusahaan pada
suatu lokasi tertentu harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi
masyarakat yakni dengan dibangunkannya kebun masyarakat oleh peru-
sahaan dengan berbagai skema yang disepakati. Dalam pelaksanaannya
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangunkan kebun
masyarakat diantaranya adalah adanya ketersediaan lahan; pertimbangan
jumlah keluarga pada masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta, dan
adanya kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan dengan
diketahui oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan. Ada-
pun persyaratan masyarakat yang layak menjadi peserta yakni: Pertama
adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan
perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-
undangan. Kondisi ini bertujuan agar menekan timbulnya ketimpangan
antara pemegang HGU dengan masyarakat sekitar yang berpenghasilan
rendah; Kedua, mereka harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B
atau IUP yang dapat dibuktikan dengan KTP ataupun C1/Kartu Keluarga;
dan ketiga, masyarakat yang memiliki kesanggupan untuk melakukan
pengelolaan kebun. Persyaratan kedua dan ketiga tersebut dimaksudkan
agar lahan yang sudah dibangunkan oleh perusahaan dapat dikerjakan
langsung oleh masyarakat asli yang tinggal di sekitar lahan garapan serta
mencegah adanya tanah absentee dan mencegah penelantaran tanah

181