Page 205 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

memanfaatkan keseluruhan lahan sesuai dengan apa yang tertuang
dalam SK pemberian HGU. Faktanya banyak ditemui penerima HGU
menelantarkan lahan-lahan yang diberikan dan menimbulkan konflik
di lapangan dengan masyarakat sekitar. Realitas itulah yang kemu-
dian melahirkan Permen ATR/BPN No. 7/2017 yang memaksa perusa-
haan untuk memberikan lahan 20% kepada masyarakat secara bersa-
5
maan. Calon penerima HGU wajib menyediaan lahan 20% (Pasal 40, 41,
43) dan membangunkannya dengan skema kemitraan (plasma), jika tidak
dipenuhi maka HGU tidak akan diterbitkan. Aturan ini walau tidak
muncul dalam PP 40/1996, namun ralatif mengikat dan menjadi kebi-
jakan dan political will Kementerian ATR/BPN, sehingga perusahaan di
daerah yang mengajukan perpanjangan HGU dan pengajuan hak baru
“dipaksa” tunduk untuk menjalankannya.
Lebih lanjut, Permen ATR/BPN No. 7/2017 mengatur lebih detail
terkait masa perpanjangan dan pembaharuan HGU. Pasal 32 menyebut-
kan bahwa “Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dapat diajukan
oleh pemegang hak paling cepat dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum
berakhirnya hak” berakhir. Frasa “paling cepat” dalam Pasal 32 untuk
mengamankan dan menertibkan tanah-tanah yang telah diberikan HGU
kepada perusahaan. Sehingga dalam mengajukan perpanjangan Hak
paling cepat dapat dilakukan 5 tahun sebelum haknya habis. Permen ini
“melawan Pasal 11 PP No. 40/1996 yang memberikan kesempatan kepada
pemegang HGU dengan alasan tertentu.

Permen ATR/BPN No. 7/2017 berusaha memberikan perlindungan
dan pencegahan terhadap indikasi adanya tanah terlantar (Lucas dan
Waren 2003). Hal ini dikarenakan selama perusahaan hendak menga-
jukan perpanjangan mereka akan mengusahakan HGU secara maksimal
dan tidak menelantarkannya. Dengan peraturan ini harapannya peme-

5 Permen ATR/BPN No. 7/2017 kemudian diselaraskan dengan Permentan
No. 5/2019 yang menjadikan syarat keluarnya izin perkebunan harus terlebih dahulu
pengusul memiliki HGU. Kemudian untuk menghindari penelantaran tanah yang
diperoleh, ditegaskan dalam permen tersebut bahwa tanah yang diperoleh harus
dikelola secara bertahap maksimal 6 tahun dan memfasilitasi pembangunan perke-
bunan masyarakat minimal 20% (Pasal 9).

177