Page 204 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

Tabel 9. Data Sumber TORA dari HGU Habis di Provinsi
Sumatera Selatan

No Pemegang HGU Lokasi Berakhir Hak Luas
1 PT. Pulau Subur Desa Gelebak Dalam, Kecamatan 31 Desember 130,10 Ha
Rambutan, Kab. Banyuasin 2012
2 PT. Prima Bumi Desa Pematang Palas, 15 Maret 2015. 407,86 Ha
Sejahtera Kecamatan Banyuasin I, Kab.
Banyuasin
3 PT. Pulau Desa Pulau, Kecamatan 31 Desember 65, 5 Ha
Harpindo Mas Banyuasin III, Kab. Banyuasin 2015.
4 PT. Panca Roda Desa Lorok, Kecamatan 15 Maret 2016. 23,22 Ha
Utama Abadi Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir
5 PT. Panca Roda Desa Lorok, Kecamatan 15 Maret 2016 57,15 Ha
Utama Abadi Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir
Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Lemahnya sistem hukum yang memberi celah kepada pengusaha
untuk melakukan kepemilikan HGU seumur hidup dimanfaatkan oleh
pengusaha dalam setiap mengajukan HGU maupun perpanjangan. HGU
yang lahir sebelum lahirnya Permen ATR/BPN No. 7/2017 tentang
Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, telah melakukan
cara-cara yang mengingkari penyediaan dan pembangunan 20% lahan
bagi masyarakat sekitar, baik pengajuan HGU baru maupun perpan-
jangan. Dan tentu saja kebanyakan mereka berkelit dan menghindar dari
aturan menyediakan lahan sejumlah 20% untuk masyarakat sekitar
sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang
4
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan . Sejak terbit Permen ATR 7/2017,
ATR/BPN telah menerapkan secara ketat tentang penyediaan lahan 20%
bagi masyarakat sekitar, dan beberapa HGU baru dan perpanjangan di
Sumatera Selatan telah menemuhi persyaratan tersebut, sehingga ralatif
membantu masyarakat yang membutuhkan TORA kawasan non hutan.
Lazim terjadi di lapangan, pemerintah seringkali kesulitan untuk
melakukan kontrol dan penertiban. Benarkah penerima HGU telah

4 Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 jo Permentan No. 98/2013 jo
Permentan No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 jo Permentan No. 05/2019 menga-
tur salah satu izin pembangunan perkebunan harus memperoleh terlebih dahulu
HGU dan dalam tempo 3-6 tahun harus diusahakan untuk semua lahan yang
diperoleh, dengan cara bertahap 3-6 tahun.

176