Page 201 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 201

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

                       3
               ekspansif  oleh perkebunan skala besar merupakan salah satu faktor
               utama penyebab timbulnya ketimpangan kepemilikan, pengusaan, peng-
               gunaan dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap akses
               sumber daya alam yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan
               masyarakat luas (Wiradi 2009; Bachriadi 2011; Suhariningsih 2011, Linda
               2019). Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya penguasaan dan peman-
               faatan tanah oleh petani sehingga memunculkan jutaan petani gurem
               di Indonesia yang berdampak terhadap rendahnya penghasilan petani
               dan berujung pada kemiskinan (Ismail 2012). Selain itu kehadiran perusa-
               haan skala besar yang seringkali melakukan akuisisi penguasaan lahan
               yang sebelumnya telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat men-
               jadi faktor utama pecahnya konflik agraria di berbagai lokasi di Indone-
               sia (Lestari 2014, 43-52, Astawa 2015).
                   Mendasarkan pada faktor sebagaimana tersebut di atas maka pener-
               tiban terhadap lahan yang telah diberikan HGU dimana masa HGU-nya
               habis atau bekas HGU dan perpanjangan menjadi salah satu target dalam
               program inventarisasi sumber TORA. Akan tetapi dalam praktiknya di
               lapangan beberapa wilayah menemukan kendala yang sifatnya mendasar
               yakni penguasaan HGU lama oleh perusahaan sangat sulit untuk diam-
               bilalih oleh negara.
                   Salah satu tantangan menemukan tanah eks. HGU dan atau tanah
               HGU yang akan habis ini adalah adanya regulasi pengaturan HGU yang



               bangan wilayah melalui optimalisasi sektor pertambangan, kehutanan, dan perke-
               bunan. Kebijakan pemberian izin HGU merupakan strategi untuk memudahkan
               para investor dalam menanamkan modal untuk mengolah dan mengelola sumber
               daya alam khususnya lahan. Keleluasaan pemberian izin HGU pada era tersebut
               merupakan strategi untuk menyerap Penanaman Modal Asing (PMA) ataupun
               Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
                   3  Ekspansi perkebunan khususnya pada perkebunan skala besar untuk
               komoditi penanaman kelapa sawit menuai banyak kontroversi. Di satu sisi ekspansi
               ini menjadi penggerak roda perekonomian disamping sumber minyak dan gas
               bumi, namun di sisi lain ekspansi yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap
               ketimpangan ekonomi dan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial, ekspansi
               ini juga berdampak terhadap perubahan land cover dan perubahan land use, terja-
               dinya degradasi lingkungan dan timbulnya deforestasi (Dharmawan, Mardi-
               yaningsih, & Yulian 2016).

                                                                         173
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206