Page 199 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan
redistribusi tanah.

Rapat koordinasi antar instansi dalam Tim GTRA menjadi jalan
untuk membuka transparansi data, program, capaian, dan mengurai
permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Kesempatan ini juga menjadi momen untuk meluruhkan kepentingan
ego sektoral yang selama ini menyulitkan tercapainya target Reforma
Agraria, sehingga dapat dirumuskan kebijakan bersama dimana tidak
bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan
strategi percepatan dan penyelesaian masalah secara bersama-sama juga
dapat dirumuskan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi GTRA
di Sumatera Selatan dihadiri beberapa instansi yakni: ATR/BPN, Peme-
rintah Daerah, Dinas Transmigrasi, BPKH, dan Dinas Kehutanan Provinsi.
Kepala BPKH yang berwenang dalam merumuskan dan menentukan tar-
get sumber TORA (PPTKH) menyampaikan berbagai data capaian kinerja
serta kendala dalam menentukan target sumber TORA. Berdasarkan hasil
pemaparan tersebut terdapat ketidaksamaan data dan pelaporan, sehing-
ga perlu melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu untuk membangun
persepsi yang sama. Harapannya, ke depan setiap instansi dapat meru-
muskan kebijakan untuk menindaklanjuti program dan target Reforma
Agraria yang sudah ditetapkan (Rapat Koordinasi GTRA 2019).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria menjelaskan bahwa sumber tanah yang dapat dialoka-
sikan untuk program Reforma Agraria meliputi: 1. Tanah HGU dan HGB
yang telah habis masa berlakunya; 2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban
pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% baik pemberian
maupun perpanjangan atau pembaharuan hak; 3. Tanah yang berasal dari
pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan
hutan; 4. Tanah Negara bekas tanah terlantar; 5. Tanah hasil penyelesaian
sengketa dan konflik agraria; 6. Tanah bekas tambang yang berada di
luar kawasan hutan; 7. Tanah timbul; 8. Tanah yang memenuhi persya-
ratan penguatan hak rakyat: tanah yang dihibahkan oleh perusahaan,
tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma
Agraria, tanah sisa atau tanah sumbangan yang telah disepakati untuk

171