Page 200 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; 9. Tanah bekas hak erpacht,
partikelir, dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari sepuluh
bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-
undangan; 10. Tanah kelebihan maksimum, absentee, dan tanah swapraja/
bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perun-
dang-undangan sebagai objek TORA.

Jika dibandingkan dengan Pasal 1 PP No. 224/1961, tanah objek RA
hanya ada empat (tanah kelebihan maksimum sesuai UU No. 56 Prp
Tahun 1960, tanah absentee, swapraja dan bekas swapraja, dan tanah
negara). Perpres No. 86/2018 kemudian memperluas menjadi 10-15 objek
yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Namun demikian, tidak terlalu
signifikan perbedaannya jika diteliti lebih jauh, karena secara garis besar,
tanah objek RA hanya meliputi tanah absentee, swapraja, kelebihan mak-
simum, dan tanah negara. Intinya berkisar pada empat objek tersebut
yang kemudian Perpres No. 86/2018 mencoba mengembangkan varian-
variannya.

B. Sumber TORA non Kehutanan

Proses penyelesaian sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang
berasal dari kawasan non-kehutanan jauh lebih sederhana jika diban-
dingkan dengan sumber TORA yang berasal dari kawasan kehutanan.
Meskipun demikian, dalam melakukan inventarisasi terhadap sumber-
sumber tanah untuk TORA dari kawasan non-kehutanan juga ditemukan
berbagai kendala dan permasalahan. Uraian berikut ini akan membahas
terkait beberapa sumber TORA non Kawasan hutan berdasarkan hasil
kajian yang dilakukan di Sumatera Selatan, termasuk problem dan
tantangannya.

1. HGU/HGB Habis yang tidak Diperpanjang

Penguasaan tanah HGU (Yusuf & Ekowati 2010) secara massif dan
2

2 Kebijakan pembukaan izin HGU secara besar-besaran terjadi sejalan dengan
perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi. Kondisi ini mengubah
kebijakan setiap daerah untuk menggali sumber-sumber kekayaan untuk pengem-

172