Page 191 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 191

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

               skema ini belum mampu menyelesaikan permasalahan pemukiman yang
               ada dalam kawasan hutan. Sehingga upaya penyelesaian penguasaan
               tanah dalam kawasan hutan melalui Inventarisasi dan verifikasi diharap-
               kan menjadi awal dan kejelasan terkait status lahan masyarakat dalam
               kawasan hutan. Upaya penertiban tata batas yang dimotori oleh Balai
               Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) perlu mendapat dukungan penuh
               dari berbagai stakeholder agar program tersebut mampu membantu
               meningkatkan akses masyarakat atas lahan-lahan yang dikuasai secara
               turun temurun.


               F. Kesimpulan

                   Persoalan kawasan hutan menjadi problem di berbagai wilayah di
               Indonesia, khususnya terkait tata kelola penguasaan dan pemanfaatan-
               nya. Akibat dari situasi tersebut, tumpang tindih penguasaan, klaim, dan
               konflik tenurial menjadi persoalan paling serius dalam kawasan hutan
               Indonesia, temasuk Sumatera Selatan. Serius dalam pengertian dampak
               langsung yang ditimbulkan akibat tata kelola hutan yang tidak ber-
               keadilan bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.
               Isu sentral yang menjadi sorotan publik adalah dampak ikutan akibat
               tata kelola yang tidak mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat
               yang membutuhkan lahan sebagai bagian dari mempertahankan hidup.
               Ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan cukup
               tinggi, karena hampir semua hutan-hutan (produksi) di Sumatera
               Selatan dikonsesikan kepada korporasi-korporasi besar, yang kehadiran-
               nya justru tidak menunjukkan tingkat kemanfaatan langsung bagi masya-
               rakat kecil.
                   Problem lain akibat dari tata kelola hutan yang tidak berkeadilan
               adalah lajunya deforestasi hutan Indonesia akibat izin-izin kawasan
               hutan diberikan secara luas dan tidak terkontrol. Hutan Sumatera secara
               umum berubah dari hutan alam menjadi “kebun kayu” yang dikelola oleh
               perusahaan dengan skema Hutan Tanaman Industri, yang keberada-
               annya untuk melayani kebutuhan masyarakat global. Pada saat yang sama,
               masyarakat desa yang tinggal dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan
               hutan cukup banyak dan secara ekonomi situasinya cukup mempri-

                                                                         163
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196