Page 329 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 329
Francis Wahono
pihak berhadapan dengan realitas konkret di lapangan—meng-
usulkan solusi terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial, ekono-
mi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada diri Refor-
ma Agraria terbatas, yakni koperasi usaha tani dari kelas petani
menengah ke bawah hingga ke petani gurem. Artinya, kelas
petani tersebut dipastikan mendapatkan tanah dan sarana agraria
lainnya (air, keanekaragaman hayati, dan asupan lainnya),
sehingga mereka mampu menghasilkan produk usaha mereka,
utamanya berupa keanekaragaman pangan, dan sekaligus men-
ciptakan pekerjaan bagi mereka sendiri. Mengapa mempunyai
pekerjaan dan bekerja menjadi penting, karena harkat manusia
juga ditentukan oleh ada tidaknya pekerjaan, di mana mereka da-
pat mengaktualisasikan segenap potensi yang melekat dalam diri-
nya sebagai manusia citra Allah sebagai pencipta dan penyeleng-
gara.
Oleh karena itu, membuat gradasi garis kemiskinan, dari
tingkat terendah “kesrakat” sampai tertinggi dalam tataran te-
ngah, yakni “kecukupan” dengan ukuran setara pangan pokok se-
perti beras menjadi sangat penting. Barangkali detail seperti uku-
ran setara beras, yang tentunya terinspirasi dengan ukuran setara
gandum yang dipakai di India Utara, menegaskan bahwa Maz-
hab Bogor sangat suntuk dengan penelitian emperis ekologis
yang dibingkai kelembagaan tradisi metodis yang diikuti H. Ten
Dam, Karl Pelzer dan di kemudian hari Norman Uphoff. Akibat
dari itu, rekomendasi mereka soal kebijakan pengurangan ke-
miskinan atau peningkatan kemakmuran rakyat selalu sarat de-
ngan pertimbangan keadilan sarana produksi dan mendarat pada
penyelesaian sederhana namun kunci.
Buku Luthfi ini, dengan jelas dan cermat, mampu mem-
bawa pembaca, para peneliti, dan pengambil kebijakan ke dalam
alur pemikiran dan pendekatan Mazhab Bogor tersebut. Buku ini
sangat penting bagi mereka yang punya niat dan kehendak baik
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kesejah-
teraan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan pekerjaan, serta
keadilan bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana diuraikan dalam
276

