Page 325 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Francis Wahono

bali pada siapa yang menguasai sarana produksi, berapa dan ba-
gaimana, serta untuk atau dinikmati oleh siapa. Kumpulan siapa
bilamana mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu akan menjadi
kelompok kelas. Maka, acapkali analisisnya disebut analisis kelas.
Sementara aksinya dikatakan konflik kelas. Kelas itu oleh para
pemikir sosialis dimengerti sebagai kelas sosial. Maka, relasinya
disebut relasi kelas sosial. ‘Sosial’ artinya hubungan eksistensi
dan fungsional antar kelas. Secara ekstrim, kelas dipolarisasi
menjadi antara ‘kelas majikan’ dan ‘kelas buruh’, ‘kelas tuan
tanah’ dan ‘kelas buruh tani’. Kalau Karl Marx masih berbicara
mengenai kelas majikan dan kelas buruh, Vladimir Ilyic Lenin—
untuk kasus Rusia yang lebih dominan pertaniannya dari pada
Eropa Barat yang sudah masuk era industri pabrik—berbicara
mengenai kelas tuan tanah dan kelas buruh. Lebih jauh lagi, di
Cina, Mao Zedong (Mao Tse-Tung)—di antara kelas tuan tanah
dan kelas petani buruh—menambahkan 3 kelas lainnya.
Menerapkan, atau lebih tepatnya melahirkan pemikiran so-
sial khas Indonesia, khususnya ekologi Jawa-Madura-Bali-Lam-
pung, Mazhab Bogor yang dirintis oleh Prof Dr. Ir. Sajogyo, Prof.
Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, Dr. Hc. Gunawan Wiradi,
yang berdialog secara internasional dengan Dr. D.H. Penny, Dr.
William Collier dan Prof Dr. Benjamin White—dalam pendulum
kerangkawi analisis kelas tradisi sosialisme, dengan inspirasi in-
sight dari populisme-baru a la A.V. Chayanov dan para pengikut-
nya—menambahkan kelas sosial ‘petani gurem’ (kurang lebih pe-
nguasa lahan sawah subur 0.05 sampai 0.5 hektare) di antara ke-
las petani buruh (proletarnya daerah pertanian) dan kelas pengu-
asa tanah luas (paling maksimum 2 hektar; artinya, tidak sempai
disebut sungguh sebagai ‘tuan tanah’). BUMN seperti PTP yang
menguasai tanah sangat luas, kendati bersaing dalam mendapat-
kan tanah dengan para petani kecil, tidak serta merta muncul da-
lam radar mereka sejak awal. Pada paruh kedua kekuasaan Orde
Baru Soeharto, penguasaan tanah dan air oleh swasta secara be-
sar-besaran untuk pertambangan maupun Hak Penguasaan Hu-
tan, juga Hutan Tanaman Industri, dan pada akhirnya untuk

272