Page 326 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 326
Epilog
Perkebunan Sawit dan lainnya—sebagai ‘musuh’ program
pengadaan tanah cukup untuk petani gurem dan buruh tani—
akhirnya juga menjadi perhatian Mazhab Bogor.
Keadilan sosial itu adalah utamanya bukan sebagai penyele-
saian akhir dari proses atau hasil, seperti pembagian pendapatan,
jaminan sosial, tetapi lebih sebagai penyelesaian awal atau dasa-
riah, atau akariah, seperti hak atas penguasaan tanah, penguasa-
an air, penguasaan keanekaragaman hayati, penguasaan udara,
dan lain sebagainya. Penyelesaian awal atau dasariah demikian
yang secara tak lelah-lelahnya disuarakan oleh Mazhab Bogor a-
dalah untuk mendesakkan Reforma Agraria sebagaimana diman-
datkan oleh Undang Undang No. 5 mengenai Pokok Agraria
tahun 1960 atau dikenal sebagai UUPA 1960.
Sebagai pembanding, kalau Mazhab Bulaksumur, yang anta-
ra lain dimotori oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdja, Prof. Dr.
Mubyarto, Prof. Dr. Masri Singarimbun, Prof. Dr. Lukman
Soetrisno, dan Prof. Dr. Dibyo Prabowo—kendatipun berbicara
mengenai petani gurem dan buruh tani—namun tidaklah begitu
getol memperjuangkan diberlakukannya Reforma Agraria, bah-
kan berhadapan dengan rezim otoriter yang alergi terhadap PKI
(pendukung aksi sepihak untuk pelaksanaan Reforma Agraria).
Ada dari mereka yang anti Reforma Agraria, seperti Prof Dr.
Mubyarto. Sebenarnya Prof. Dr. Sartono Kartodirdja dan Prof
Dr. Ir. Sajogyo, berguru pada guru besar yang sama, yakni Prof.
Dr. W.F. Wertheim, yang terkenal sebagai pewaris Mazhab So-
sialisme dalam pemikiran sosial. Namun, berkaitan dengan isu
Reforma Agraria, Prof. Sartono kurang intens, meskipun bukan
berarti tidak melihat signifikansinya. Karena perbedaan ini,
meskipun antar Mazhab Bogor dan Bulaksumur mereka berka-
wan akrab dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE)—pelanjut Per-
himpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) otentik, na-
mun dalam mengutarakan solusi-solusi terhadap masalah kemis-
kinan dan ketidakadilan agraria, atau pembangunan untuk me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan swasembada
273

