Page 327 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 327

Francis Wahono


               pangan khususnya beras, tidak jarang berbeda nuansa dan bah-
               kan esensinya.
                   Sebagai misal, dalam sebuah pernyataan di harian Kompas
               (22 Juli 1983) Prof. Dr. Mubyarto berkesimpulan—mengutip
               hasil penelitian BPS—bahwa “Buruh tani, walaupun kenyataan-
               nya merupakan kelompok masyarakat tanpa punya tanah, nasib-
               nya justru lebih baik daripada petani gurem”. Menanggapi kesim-
               pulan tersebut, sebagai salah satu cendekiawan Mazhab Bogor,
               Dr. Hc. Gunawan Wiradi menulis dalam Kompas (21 Oktober
               1983) sebagai berikut: “Keterangan Mubyarto itu sangat menge-
               jutkan, kalau benar buruh tani lebih makmur dari petani kecil,
               segala pembicaraan mengenai landreform, kekhawatiran tentang
               terjadinya polarisasi masyarakat pedesaan berdasar penguasaan
               tanah, dsb., tidak relevan lagi.”. Sebagai contoh lainnya, bila-
               mana Mazhab Bogor mempersoalkan keberhasilan program mo-
               dernisasi pertanian Revolusi Hijau dengan keberhasilan swasem-
               bada beras tahun 1984 yang menyisakan ketimpangan pemba-
               gian keuntungan dari keberhasilan produksi di antara petani ber-
               lahan luas dan gurem, serta buruh tani, karena tidak terlaksa-
               nanya Reforma Agraria; maka Mazhab Bulaksumur—seraya
               memberikan tepuk-tangan keberhasilan swasembada beras, me-
               nanggapi ketimpangan pedesaan sebagai akibat dari semakin
               sempit peluang kerja di sektor pertanian—mengusulkan diper-
               banyaknya penciptaan peluang kerja di pedesaan dan pada sektor
               non-pertanian di perkotaan, terlebih untuk penduduk muda. Pro-
               gram Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal (IDT) awal ta-
               hun 1990-an, yang terhenti, tentu gagal, setelah habis subsidi
               pemerintah, sebagai contoh dari pelaksanaan usulan tersebut.
               Memang secara kebijakan dan materi, program tersebut jauh le-
               bih baik dari program zaman Reformasi seperti Bantuan Lang-
               sung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan sebangsanya. Bah-
               kan mungkin setingkat dengan program Program Nasional Pem-
               berdayaan Masyarakat (PNPM). Namun, tetap saja, tanpa Refor-
               ma Agraria, program-program tersebut hanya bersifat tambal su-
               lam dan pemadam kebakaran, dan tidak pernah tuntas menye-


               274
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332