Page 80 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

pergantian rezim kolonial di Jawa dilakukan untuk menjadikan
Jawa sebagai daerah yang dapat dikelola dengan cara yang “mo-
dern”.
Dalam rangka menjadikannya modern ini, sejak abad 17-18
VOC telah memikirkan bagaimana mengeksploitasi sistem feodal
yang telah berlaku di Jawa. VOC menunjukkan keberhasilannya
dengan kemampuan flexibility of capitalistic trading-nya melalui
cara mencangkokkan ke dalam struktur feodal. Dalam beberapa
periode krisis, VOC mampu melakukan perjanjian dengan keku-
asaan tradisional (Kerajaan Banten dan Mataram) hingga meng-
gantikan posisi mereka sebagai “tuan baru” yang mempunyai hak
klaim atas hasil tanah, pengerahan tenaga kerja, dan pengumpu-
lan pajak. Perluasan kekuasaan VOC ini menjadikannya sebagai
sebuah territorial state dari sekedar perusahaan dagang semata. 7
Pada tahun 1790, VOC memberikan surat pengangkatan ke-
pada kepala distrik di Priangan sehingga mereka tidak lagi ber-
gantung pada bupati. Selain itu di pedalaman juga diangkat opsi-
ner Eropa untuk kebun kopi. Di masa ini VOC telah mewajibkan
penanaman kopi di Priangan yang waktu itu berada di bawah Ke-
sultanan Cirebon. Kebun kopi dibuat di atas woeste gronde dengan
mempergunakan pekerja wajib. Meski “tanam paksa” ini telah
berakhir pada akhir abad 18, namun pola ini berhasil mengubah
struktur hukum adat dan mempengaruhi tingkatan masyarakat
pedesaan di tatar Sunda. 8
Dirk van Hogendorp yang berkuasa saat itu memberlakukan
stelsel tanah pada tahun 1799. Ia berpendapat bahwa stelsel
feodal yang terdapat di Jawa mematikan segala kemauan usaha.
Stelsel ini adalah penyebab penyakit “masa bodoh” orang Jawa.
Oleh karena itu, ia ingin mencabut kekuasaan dan hak mengu-
asai tanah dari para bupati. Ia menghendaki kebebasan menanam
dan kebebasan mengambil manfaat hasil tanamnya. Dengan de-

7 Ibid. hal 4.
8 D. H. Burger, Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, Djilid Pertama (Jakarta:
Pradnja Paramita, 1960), hal. 115.
27