Page 85 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 85

Ahmad Nashih Luthfi


                   Mengingat bahwa Jawa sedang berada dalam kekuasan
               pemerintahannya, maka Raffles berkesimpulan bahwa status
               tanah dimiliki oleh pemerintah atau negara. Inilah yang disebut
               dengan “domein theory”, yaitu teori tentang kepemilikan negara
               yang lahir dari hasil penyelidikan komisi yang dibentuk oleh
               Raffles pada masanya. Dalam buku babonnya itu ia menyatakan,
               “Tanah, setelah disurvei dan diukur, akan diberikan kepada peta-
               ni menurut proporsi yang adil. Kontrak diadakan antara petani
               dan pemerintah secara pribadi…”. 20  Pernyataan ini mengindikasi-
               kan bahwa yang bertindak sebagai super-land lord adalah pemerin-
               tah, yang saat itu dipimpinnya.
                   Selain memberi dasar domein theory, hasil riset dan kebijakan
               kadastral Raffles memberi gambaran tentang luas tanah dan
               jumlah petani yang kemudian dapat diberlangsungkan kontrak
               sewa-menyewa. Petani diharuskan membayar sejumlah uang se-
               bagai ongkos sewanya kepada negara. Biaya ini dianggap sebagai
               pembayaran pajak atas tanah. 21  Sistem tenurial yang semula be-
               ragam bentuk sesuai hirarki feodalitasnya, berubah menjadi ben-
               tuk kepemilikan mengikuti konsep barat, yakni “property” atau
               “eigendom”.
                   Pemerintahan Raffles dalam melaksanakan sistem pajak atas
               tanah itu sangat mengandalkan struktur lama berupa peran elite
               lokal. Dengan demikian, elite lokal mengalami restorasi keku-
               asaan setelah sebelumnya berangsur didepolitisasi oleh Daendels.
               Raffles juga menjual tanah dalam jumlah besar, termasuk tanah-
               tanah yang telah lama didiami penduduk kepada perusahaan pri-
               badi (perusahaan partikelir). Penjualan itu disertai dengan sege-
               nap peralihan hak “feudal” kepada perusahaan itu (hak mengutip
               pajak dan pengerahan tenaga kerja di perkebunan). 22
                   Pelaksanaan sistem pajak tanah berlangsung variatif. Secara
               umum dikenakan pajak secara komunal/desa (sebagaimana yang
               lebih dahulu diterapkan di Banten), namun di Probolinggo sis-

                   20  Ibid. hal. 98.
                   21  Gunawan Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir
               (Yogyakarta dan Bandung: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000), hal. 122-123.
                   22  Luiten van Zanden, op.cit., hal. 7.
               32
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90