Page 86 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 86
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
tem itu dikenakan pada orang-perorang/perkepala. Penerapan
pajak komunal menjadi sumber masalah ketika petugas pengum-
pul pajak menetapkan standar yang lebih tinggi. Di Pekalongan
penetapan itu berakibat perpindahan penduduk. 23 Standar biaya
sewa tanah yang diterapkan bersifat pajak progresif dan bukan
berdasar luas lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1. Standar Biaya Sewa Tanah 24
Lahan Sawah
Jenis Pertama ½ hasil produksi
Jenis Kedua 2/5 hasil produksi
Jensi Ketiga 1/3 hasil produksi
Lahan Tegalan
Jenis Pertama 2/5 hasil produksi
Jenis Kedua 1/3 hasil produksi
Jensi Ketiga ¼ hasil produksi
Di Jawa sistem sewa tanah ini dijalankan oleh Raffles pada
permulaan tahun 1815. Tepatnya pada tanggal 11 Februari
1814, sistem ini diberlakukan di Banten dan Cirebon, serta di
distrik-distrik di kawasan timur, melibatkan lebih dari satu juta
penduduk dan setengah juta petani. Pada tahun 1815 taksiran
perolehan dari pajak tanah di Banten sebanyak Rp 349.271,
dengan kenaikan sebanyak 4 kali dibanding tahun sebelumnya.
Namun, hanya Rp 160.211 yang diterima pemerintah. 25 Semen-
tara dari kawasan timur, berhasil diperoleh jutaan rupiah. 26
23 D. H. Burger, op.cit. hal. 159.
24 Thomas Stamford Raffles, op.cit. hal. 99.
25 Lihat, John Bastin, “The Working of The Early Land Rent System in
West Java”, Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 116 (1960), No. 3,
hal. 305.
26 J. S. Bastin menyebut tiga macam mata uang yang berlaku dan digunakan
saat itu: Dolar Spanyol (Sp. dr), Rix Dollars, dan Rupiah Jawa (Rp). Pada masa
Raffles, Sp. dr. 1 setara dengan 5 shilling Inggris, dan Rp 1 setara dengan
setengah shilling. Dolar Spanyol dapat dikonversi kedalam Rupiah dengan
ketentuan, Sp. dr. 1000 sama dengan Rp. 2.200. Lihat, J. S. Bastin, The
Development, hal. x.
33