Page 84 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 84

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


               India, pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa. Kebijakan ini
               berasumsi bahwa kedua kawasan tersebut mempunyai tingkat
               kemiripan yang tinggi, hasil dari proses difusi dari Asia Selatan.
                   Dalam sistem ryotwari, negara memberi perlindungan pada
               rakyat-petani (ryot) yang tersebar mengikuti masing-masing tuan
               tanah (zamindar). Dengan kebijakan itu, negara berinteraksi
               langsung dengan rakyat. Sistem zamindari dengan demikian
               dihapus. Pemukiman terbentuk pada periode sistem ini. Para
               ryot dilindungi dari pengusiran sepanjang mereka memberikan
               sejumlah bayaran (sebagai biaya sewa) kepada pemerintah.
               Pemukiman sistem ryotwari ini diperkenalkan oleh Thomas
               Munro segera setelah ia menguasai wilayah Madras pada seper-
               empat pertama abad 19. 16
                   Dalam kasus Jawa, berdasarkan hasil penelitian yang
               dilakukan oleh Tim Mackenzie atas kondisi agrarianya, disimpul-
               kan bahwa status tanah-tanah yang ada merupakan milik raja/ke-
               rajaan. Tim bentukan Raffles yang dipimpin Mackenzie, yang
               berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Inggris Lord Minto,
               menginginkan dilakukannya reformasi total peraturan sewa
               tanah dan bagi hasil yang ada. Tujuannya adalah untuk mening-
               katkan produksi dan kesejahteraan petani. 17  Tanah dan tenaga
               kerja merupakan faktor produksi yang penting artinya bagi di-
               kembangkannya ekonomi industrial perkebunan. 18

                   “Dari penyelidikan yang dilakukan pemerintah Inggris dan
                   berbagai fakta yang dikumpulkan para pegawai pemerintah,
                   tercatat bahwa di sebagian besar pulau ini, di distrik timur dan
                   tengah, tidak ada perjanjian antara penguasa lokal dan petani, dan
                   pemerintah merupakan satu-satunya pemilik tanah”. 19  (garis miring dari
                   penulis, ANL)



                   16  Lihat, Gunawan Wiradi, “Landreform in India, Report on The Visit of
               Indonesian team to Punjab and West Bengal”, paper dipresentasikan dalam Policy
               Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective, Sukabumi, 17-30 Mei,
               1981, hal. 5. Lihat juga, John Sturgus Bastin, op.cit., hal. 5-7.
                   17  Thomas Stamford Raffles, The History of Java (Yogyakarta: Narasi, 2008
               [terjemahan]), hal. 97.
                   18  Sediono M. P. Tjondronegoro, loc.cit.
                   19  Thomas Stamford Raffles, op.cit. hal. 88.
                                                                         31
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89