Page 90 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 90

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


               terjadinya Revolusi Perancis. Negara baru yang hendak didirikan-
               nya haruslah bercita-cita egalitarianisme, dihapuskannya hak-hak
               feodal, dan berbasis konsep warga negara. Kesemuanya diinspi-
               rasi oleh semangat enlightentment yang dibawa Revolusi Perancis.
                   Gagasan Raffles melalui slogannya yang terkenal, “come into
               direct contact with the people” dan prinsip-prinsip tentang humani-
               tarian pada abad 18, memberi inspirasi van der Capellen akan
               gagasan filantropisnya. Gagasan liberal dan humanitarian saat itu
               sangat kuat dalam mempengaruhi opini publik sehingga setiap
               usulan kebijakan harus diuji komitmen “interest of the people”-nya,
               termasuk juga sistem kebudayaannya. 33
                   Van    der   Capellen  melanjutkan   kebijakan   periode
               sebelumnya, yakni menempatkan birokrasi sebagai “pegawai ne-
               geri sipil” dengan tugas mengumpulkan data statistik hampir se-
               mua aspek kehidupan ekonomi dan masyarakat. Pemerintahan-
               nya memberi proteksi kuat terhadap masyarakat Jawa di hadapan
               para pengusaha Cina dan Barat.   Ia sangat kritis pada situasi
               “perkebunan swasta” yang sering mengabaikan hak-hak petani.
               Pemerintahannya memperkenalkan kontrak penjualan produk
               langsung ke petani, dimana sebelumnya harus melalui pemuka
               desa. Gagasan ini untuk memperlemah posisi elite lokal dan
               memperluas kemampuan petani terhadap pasar bebas. 34
                   Van der Capellen menerapkan kebijakan penjaminan pada
               masyarakat Jawa agar mereka dapat memetik hasil dari tanah
               mereka secara bebas, asal dengan jaminan membayar sewa tanah.
               Melalui kebijakan lanjutan periode sebelumnya ini, ia berusaha
               mengurangi pengaruh orang Eropa di Jawa, sehingga diharapkan
               masyarakat Jawa dapat terdorong mengintegrasikan diri dengan
               aktivitas ekonomi liberal dalam menghasilkan produk. Dengan
               itu mereka dapat dengan lancar membayar sewa tanah kepada
               pemerintah. Pada tahun 1925 kebijakan ini dinilai gagal, bukan
               saja oleh sebab adanya Perang Jawa namun secara internal


                   33  B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, Selected Writing I (Bandung: W.
               Van Heve Ltd, 1955), hal. 186.
                   34  Uraian ini diringkas dari Luiten van Zanden, op.cit., hal. 7-8.
                                                                         37
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95