Page 95 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

berikutnya. Sajogyo merangkum perubahan yang terakhir ini
dalam istilah “modernization without development”.

5. Ekonomi liberal, riset tentang penguasaan tanah dan pe-
negasan prinsip “domein verklaring”
Di parlemen Belanda, terjadi pertarungan gagasan antara
pihak konservatif dan liberal terkait pilihan keterlibatan pihak
swasta di tanah jajahan. Apakah pihak swasta boleh ikut andil
dalam melakukan aktivitas ekonomi di negara jajahan, ataukah
mempertahankan sistem lama melalui cultuurstelsel sebagaimana
yang dikehendaki oleh pihak pertama. Perdebatan dimenangkan
pihak liberal dengan dikeluarkannya Regerings Regelmen (RR)
1854. Dalam pasal 62 disebutkan bahwa pemerintah diperbo-
lehkan menyewakan tanah kepada swasta yang akan ditentukan
melalui ordonansi.
Peraturan di atas mempunyai maksud ganda. Pertama,
adanya pengakuan hak eigendom (milik mutlak) pada masyarakat.
Dengan kepemilikan itu dimungkinkan dilakukannya transaksi
sewa-menyewa dengan pihak luar (perusahaan swasta). Kedua,
tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai
milik pribadi statusnya menjadi tanah milik negara yang dapat
disewakan kepada perusahaan swasta (hak erfpacht). Diusulkan
oleh Gubenur Jenderal saat itu, van der Putte, bahwa penyewaan
dapat dilakukan dalam jangka waktu 99 tahun. Usulan ini di-
tolak bahkan oleh mitra liberalnya di parlemen. 42
Guna memuaskan kedua belah pihak, pemerintah memu-
tuskan melakukan penelitian hak-hak atas tanah pada masya-
rakat pribumi. Maka keluarlah Dekrit Pemerintah Hindia Timur
No. 2 dan 34, Tahun 1867, yang berisi 26 pokok-pokok perma-

42 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan KPA, 2000), hal. 125-126.
Bandingkan, Hiroyoshi Kano, “Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di
Jawa pada Abad XIX”, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi,
Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke
Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hal. 33-34.

42