Page 96 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 96

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


               salahan yang perlu diteliti. Riset dilakukan di wilayah Jawa dan
               Madura selain Jakarta, Kedu dan vorstenlanden. Penelitian
               berlangsung satu tahun (1868-1869), dan hasilnya terhimpun
               dalam 3 jilid yang terbit dalam waku yang berbeda. Hasil akhir
               penelitian ini diberi judul Eindresume van het Onderzoek naar de
               Rechten van den Inlander op den Grond (Resume Akhir Hasil
               Penelitian tentang Hak-hak atas tanah Masyarakat Pribumi),
               atau dikenal dengan Eindresume.
                   Di antara berbagai pertanyaan penting dalam survei adalah
               tentang hak pribumi atas berbagai kategori tanah, kepemilikan
               secara individual atau komunal, darimana sumber hak tersebut
               berasal, jaminan dalam mempertahankan hak, berlaku-tidaknya
               suatu hak, pemindahtanganan hak, yang kesemuanya ini mem-
               beri kaitan pada bentuk dan pemerintahan desa. 43
                   Secara singkat, penelitian itu menyoroti sistem tenurial dan
               tenurial security dan jejaring sosial yang terajut dari hubungan
               antara manusia dengan manusia yang berbasiskan pada sumber-
               sumber agraria (tanah). Hasil penelitian memberi potret kera-
               gaman sistem tenurial yang ada. Kepemilikan baik komunal mau-
               pun individual ditemukan. Akan tetapi, hasil akhir dari riset itu
               hadir terlambat setelah kebijakan ekonomi liberal dikukuhkan
               melalui Agrarische Wet tahun 1870. Aturan ini diundangkan
               melalui Lembaran Negara (Staadsblad) No. 55 Tahun 1870,
               disusul dengan aturan No. 118, 1870, yang di dalamnya terdapat
               pernyataan domein verklaring, “bahwa semua tanah yang tidak
               dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual ataupun
               komunal, maka tanah itu menjadi domain/milik negara”. 44
                   Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada
               masyarakat pribumi, di sisi lain kebijakan itu membuka peluang
               investasi modal Barat bekerja di perkebunan swasta. Masyarakat
               tani menerima pemasukan dari biaya sewa perusahaan atas tanah



                   43  Uraian tentang hasil riset ini diringkas dari Hiroyoshi Kano, Ibid.
                   44  M. Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmu-
               ran Rakjat Indonesia (Yogyakarta: Pewarta, 2009), hal. 19.

                                                                         43
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101