Page 100 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

“Juga bukan egoisme prinsip dasar kebijakan kolonial kita, namun
motivasi lebih tinggilah yang menguasainya. Bukan kekuasaan
sebagai dasar legalnya, namun misi moral demi kemajuan
penduduk, yang bukanlah setengah spesies dari penduduk Barat,
namun mengubahnya dengan menempatkan mereka dalam “satu
organisme kemanusiaan (single organism of humanity)”. 51

Mengomentari pidato itu, van Deventer menulis dalam De
Gids, LXVI (1902), bahwa gagasan itu sejalan dengan keyakinan
Dr. Kuyper yang dinyatakan pada 22 November 1900, ketika ia
mendebat dokumen penyusunan anggaran Hindia tahun 1901.
Keyakinan ini juga diikuti oleh van Deventer. 52
Periode industrial asing harus segera ditransformasikan ke
dalam periode sosial ekonomi. Artinya, harus ada pembagian
kekayaan dari pemanfaatan atas tanah kepada penduduk pribumi
agar tidak lagi jatuh ke tangan kapital asing. Untuk itu, level
pengetahuan dan kemampuan penduduk harus ditingkatkan.
Dilakukan penguatan ekonomi dan pembentengan kepercayaan
diri, tanah yang dianggap keramat dan subur harus lebih dipro-
duktifkan, reformasi moral, dan dihapuskannya penyalahgunaan-
penyalahgunaan yang tidak menyenangkan.
Upaya yang ditempuh dalam mewujudkan gagasan di atas
adalah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dasar diperluas
untuk kalangan elite penduduk, pegawai terbaik diberi pelatihan,
demikian juga para teknisi, pengacara, dokter, ahli peternakan,
ahli pertanian, pedagang, dan nelayan. Bagi massa rakyat,
kerajinan tangan harus dibangkitkan dan distimulasi, seni rakyat,
seperti halnya kebutuhan bunga, harus ditanam dengan penuh
kecintaan. Pajak dibayarkan dengan uang dan disesuaikan
berdasar persetujuan dengan kapasitas keuangan pribumi. Sistem
kredit yang terorganisir harus memfasilitasi pembangunan per-
tanian. Pertanian penduduk harus diperluas melalui pembangu-
nan irigasi yang baik. Tanah yang terancam banjir harus dicegah.

51 Dikutip dari C. Th. van Deventer, “A Welfare Policy for The Indies”,
dalam W.F. Wertheim (ed.), Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory
and Practice (The Hague: W. Van Hoeve, 1961), hal. 258.
52 Uraian didasarkan pada Ibid., hal. 260-262.
47