Page 102 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

cara menyeleweng dengan korporasi yang lebih besar, didasarkan
pada sistem klan, berkeanggotaan pemilik modal besar dan pe-
ngetahuan tinggi.
Keempat, pada periode ini, investasi berlanjut dalam perta-
nian skala luas dan pada sektor pertambangan. Pola ekonomi
berorientasi hulu, dan Indonesia diposisikan sebagai penyuplai
“raw material”, sehingga tidak memberi resonansi ekonomi pada
sektor domestik.
Kelima, produktivitas pertanian ditingkatkan melalui pelaya-
nan irigasi dan sarana lain. Emigrasi ditempuh sebagai solusi atas
kelebihan populasi. Padahal sebenarnya bukan semata masalah
“over population” atau kelebihan tenaga kerja, tapi yang lebih nya-
ta adalah “under production”. Yang terakhir ini terkait dengan ke-
tersedian sumber-sumber produksi dan pembentukan modal. Se-
harusnya yang dilakukan adalah penciptaan industrialisasi pede-
saan bukan dengan kebijakan yang sifatnya paliatif yang tidak
memberi efek mendasar. 54 Dalam kenyataannya, irigasi lebih ba-
nyak menguntungkan perusahaan tebu. Demikian juga sistem ja-
lan dan stasiun-stasiun percobaan. Secara tegas, Wertheim dalam
menilai periode ini menyatakan, bahwa secara singkat tidak ada
peningkatan bersifat permanen dalam hal kesejahteraan umum.
Pada periode ini hasil pembangunan pedesaan dalam kenya-
taannya jauh dari yang diinginkan. Berbagai sebab kegagalan itu
dapat dikonfirmasi ulang dalam periode-periode berikutnya.
Perjalanan panjang pembangunan (pedesaan) semasa
Kolonial hingga awal abad ke-20 memberi pemahaman bahwa
terbentuknya nation-state Hindia Belanda adalah hasil diperha-
dapkannya dengan pertumbuhan kapitalisme. Sebagaimana di-
praktekkan oleh pemerintah kolonial melalui berbagai eksperi-

54 M. A. Jaspan, “Persoalan Transmigrasi: Obat Mujarab atau Jalan
Buntu?”, dalam Jaspan, M. A, Social Stratification and Social Mobility in Indonesia,
A Trend Report and Annotated Bibliography (Jakarta: Penerbit Gunug Agung, 1960)
hal. 37-38. Bahkan Jaspan berpendapat bahwa kebijakan transmigrasi telah gagal
dalam mengurangi tekanan penduduk di Jawa. Terdapat transmigran yang
kembali namun tidak tercatat oleh lembaga resmi pemerintah. Kebijakan
transmigrasi hingga kini menghasilkan “pemindahan kemiskinan” pedesaan di
lokasi yang dituju, Sumatera Selatan.
49