Page 99 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

kesejahteraan) berlaku di Jawa, dan diakui oleh Ratu Wilhel-
mina. 49 Kemerosotan tersebut merupakan “konsekuensi” dari
dipisahkannya penduduk Jawa dari sumber-sumber produksi
mereka. Banyaknya jumlah korporat perkebunan tidak berkore-
lasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. 50 Karena-
nya, akar persoalannya semestinya dicari dari sebab-sebab yang
bersifat struktural. Kemerosotan itu bukan suatu “kondisi” yang
lazimnya dikaitkan dengan persoalan mental, ketidakmampuan
mengakses modal, pengetahuan, dan pasar produksi.
Gagasan “Politk Etis” diturunkan dari kenyataan sosial-eko-
nomi saat itu yang dialami oleh penduduk pribumi, selain penga-
ruh ide-ide doktrin Calvinis. Basis moral inilah yang dikemu-
kakan oleh Gubernur Jenderal Idenburg, setelah ia tidak mene-
mukan argumen yang tepat tentang kaitan antara kondisi finan-
sial negeri Belanda dan tanah jajahan, ketika yang terakhir ini
menderita kemerosotan, sementara di negeri Belanda menerima
saldo. Di sinilah gagasan “hutang budi” (een eereschuld) muncul.
Di dalam pidatonya tanggal 21 November 1901, Idenburg
menyatakan,

“Saya ingin mengatakan demikian: jelaslah bahwa Hindia Belanda
mengalami kondisi sulit dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
urgen. Negeri Belanda telah mengingatkan dirinya, bahwa tidak
berapa lama dalam dekade-dekade lalu, negeri induk ketika
mengalami penderitaan telah ditolong oleh negeri jajahannya, dan
biaya yang tersisa tidak mencukupkan kebutuhan penduduk
pribumi Hindia”.

“.....bukan demi meningkatkan kepemilikan kita, kekuasaan kita,
kehormatan kita, juga bukan kapital kita di negeri kolonial ini,
akan tetapi demi kemajuan penduduk Pribumi”.

49 Ibid.
50 Jumlah korporat perkebunan naik tajam dari 1500 (tahun 1890) menjadi
2500 (1913), peningkatannya hingga 60%. Setiap korporasi memiliki jumlah
perkebunan yang variatif: 1, 3, hingga 20 perkebunan. Lihat J.N.F.M. á Campo,
“Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913”,
dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), Fondasi Historis Ekonomi Indonesia (Yogyakarta:
PSSAT-UGM dengan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 96.
46