Page 104 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

Ketika Belanda telah memutuskan membuka Hindia Timur
untuk ekonomi internasional dan pasar bebas melalui berdirinya
perusahaan-perusahaan yang dilindungi oleh Undang-undang
Agraria 1870 dan berbagai aturan lainnya, maka “syarat dan
pelengkap” bagi berdirinya negara guna menjamin aktivitas niaga
itu segera diciptakan.
Dalam proses penciptaan negara–bangsa itu, cara-cara yang
ditempuh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Malcolm Caldwell
dan Ernst Utrecht, 56 adalah pertama, perlunya modal ekonomi
para pengusaha perkebunan dan pengusaha pertambangan untuk
membeli peralatan, menggaji buruh dan menopang mereka,
sampai keuntungan yang memadai mulai bertambah. Kedua,
modal sosial: jalan, jawatan kereta api, pelabuhan, rumah sakit,
sekolah dan segala kebutuhan infrastruktur yang sangat penting
untuk melayani investor dan administrasi. Ketiga, impor untuk
segala jenis barang yang dibutuhkan: mulai dari mesin, perkakas,
baja dan berbagai tipe barang modal lainnya untuk orang Eropa
dan barang-barang konsumsi mewah untuk penduduk kulit
putih. Keempat, dan ini yang paling penting karena kegagalan di
bidang ini akan membahayakan bidang lainnya (jika bukan
menutup seluruh opsi itu), yakni pasukan, mesiu dan dana yang
dibutuhkan untuk menciptakan Rust en Orde. Maka dengan kon-
figurasi itu sempurnalah sebuah bentuk negara yang kita kenal
dengan Hindia Belanda, suatu cikal bakal yang kelak menjadi ne-
gara Indonesia! 57

56 Lihat Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, Indonesia: An Alternative
History, (Sydney: Alternative Publishing Co-operative Limited, 1976), terutama
Bab III.
57 Cara pandang kedua penulis dalam melihat sejarah Indonesia dengan
menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme sangatlah menarik. Penulis
menunjukkan bagaimana praktik pemerintah kolonial melalui berbagai
eksperimen kebijakannya (mulai dari periode VOC, Daendels, Raffles, van Der
Capellen, Cultuurstelsel, Ekonomi Liberal, Politik Etis, hingga ekonomi Orde
Baru) adalah bagian dari pemantapan aktivitas ekonomi kapital (internasional),
dan dalam konteks inilah negara Indonesia dibentuk (state formation). Berbagai
kebijakan itu merupakan “previous accumulation” guna memberi jalan lempang
bagi kapital masuk. Cara pandang ini mewarnai dalam setiap bab. Dalam konteks
akselerasi dan akumulasi kapital yang difasilitasi oleh negara kolonial hingga
51