Page 198 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 198
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
asing, bahkan perusahaan asing telah memenangkan gugatan
pada negara ratausan juga dolar atas salah urus sumber
alam gas sebagai kekayaan bangsa.
Sepanjang berlakunya UUPA dari tahun 1960 sampai
dengan sekitar tahun 1997, berkuasa dua rezim represif
dan kurang menghargai hak asasi manusia yang kurang ber-
hasil mengangkat taraf hidup sebagian besar rakyat yang
mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun yang
jelas bahwa usaha sektor ini telah mampu menjadi pelam-
pung tenggelamnya negara akibat dari krisis ekonomi.
Dari itulah maka urgensi peneguhan UUPA yang ber-
sumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dimaknai
dari segi filosofinya untuk mencapai tujuan sebesar besar
kemakmuran rakyat, yang berarti tercapainya kesejahteraan
bagi rakyat. Rakyat bukan sebagai obyek tetapi subyek yang
ikut partisipasi dan diuntungkan dari perubahan tersebut.
Hal ini sejalan dengan tujuan hukum atas dasar pemikiran
utilitarianism yakni tercapainya the greatest happiness of the
greatest number of people.
Mereka yang tergolong the greatest number of people di
Indonesia adalah kaum tani, nelayan dan sebagainya yang
umumnya hidup di pedesaan atau pantai. Oleh sebab itu
berdasarkan kenyataan tersebut, tepat kiranya apa yang
dikatakan oleh Joseph E. Stiglitz bahwa politik pembangunan
ekonomi kita seharusnya diorientasikan kepada kepentingan
terbesar dari nasib kehidupan rakyat yang hidup dari sektor
pertanian. 7
Kehadiran modal asing seharusnya menjadi anugerah
dan bukan musibah bagi nasib terbesar rakyat yang demi-
kian, sehingga seharusnya ada perlindungan hukum yang jelas
151