Page 198 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 198

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               asing, bahkan perusahaan asing telah memenangkan gugatan
               pada negara ratausan juga dolar  atas salah urus sumber
               alam gas sebagai kekayaan bangsa.
                    Sepanjang  berlakunya UUPA dari tahun 1960 sampai
               dengan  sekitar tahun 1997, berkuasa  dua rezim represif
               dan kurang menghargai hak asasi manusia yang kurang ber-
               hasil mengangkat taraf hidup sebagian besar rakyat yang
               mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun yang
               jelas bahwa usaha sektor ini telah mampu menjadi pelam-
               pung tenggelamnya  negara akibat dari krisis ekonomi.
                   Dari itulah maka urgensi peneguhan UUPA  yang ber-
               sumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 harus dimaknai
               dari segi filosofinya untuk mencapai tujuan sebesar besar
               kemakmuran  rakyat, yang berarti tercapainya kesejahteraan
               bagi rakyat. Rakyat bukan sebagai obyek tetapi subyek yang
               ikut partisipasi dan diuntungkan dari perubahan tersebut.
               Hal ini sejalan dengan tujuan hukum atas dasar pemikiran
               utilitarianism yakni tercapainya the greatest happiness of the
               greatest number of people.
                   Mereka yang tergolong the  greatest number of people di
               Indonesia adalah kaum tani, nelayan dan sebagainya yang
               umumnya hidup di pedesaan atau pantai. Oleh sebab itu
               berdasarkan kenyataan tersebut, tepat kiranya apa yang
               dikatakan oleh Joseph E. Stiglitz bahwa politik pembangunan
               ekonomi kita seharusnya diorientasikan kepada kepentingan
               terbesar dari nasib kehidupan rakyat yang hidup dari sektor
               pertanian. 7
                   Kehadiran modal asing seharusnya menjadi anugerah
               dan bukan musibah bagi nasib terbesar rakyat yang demi-
               kian, sehingga seharusnya ada perlindungan hukum yang jelas

                                                                  151
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203