Page 196 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 196
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
adanya perubahan tersebut sehingga mereka bangkit untuk
merebut dan mempertahankan hak haknya.
Yang sangat perlu diperhatikan tentunya sarana peru-
bahan yakni hukum yang ingin di teguhkan kembali harus
dievaluasi ulang baik substansi, pelaksananya maupun
mereka yang akan terkena perubahan tersebut akan kete-
patannya berdasarkan situasi dan kondisi yang sudah sangat
berbeda dengan masa yang lalu. Misalnya saja apa yang dika-
takan dalam Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum
yang diucapkan oleh Menteri Sadjarwo dalam sidang
DPRGR tanggal 14 September 1960 yang intinya, bahwa
RUUPA selain akan menumbangkan kemegahan modal
asing …akan mengakhiri pertikaian antara rakyat dengan
5
kaum pengusaha asing dan seterusnya. Sistem dan Struktur
Organisasi Peradilan di Indonesia yang tidak mengenal
Pengadilan Landreform, Obyek Landreform, serta peraturan
pelaksanaannya yang sudah tidak cocok dengan kondisi dan
situasi baru. Demikian juga tantangan serta persaingan glo-
bal yang tidak seimbang yang menghadapkan persaingan
antara petani petani yang diproteksi di negara negara yang
telah maju dengan petani di negara negara yang sedang ber-
kembang, sehingga Indonesia semakin menjadi pasar komo-
ditas pertanian dari negara lain.
Selain hal tersebut di atas penggunaan hukum sebagai
alat rekayasa sosial seringkali mengabaikan kenyataan
keragaman masyarakat. Misalnya kebutuhan hukum pada
4 Bandingkan juga Peters, Recht als Project.
5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan ke sembilan
Jambatan, Jakarta, 2003, hal 607.
149
