Page 194 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

tuan yang mendorong pemahaman bahwa tanah itu
merupakan komoditas dan mengabaikan nilai lainnya seperti
fungsi sosial dan nilai religius, menunjukkan ketidaksinkro-
nan sejumlah peraturan pelaksanaannya dengan UUPA. 2
Dari hal terebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa
UUPA telah dilingkari oleh berbagai ketentuan pelaksana-
annya, semacam lingkaran corona pada gerhana matahari
yang melumpuhkan makna hakiki yang baik dari substansi
UUPA. Jiwa UUPA yang populis, anti penindasan, anti mo-
nopoli telah ditelikung dengan aturan pelaksanaanya yang
kapitalistik dan kurang melindungi rakyat jelata. Peraturan
yang menelikung tersebut bukan hanya pada tingkatan di
bawah undang undang (UUPA) tetapi juga yang sejajar
dengan undang undang.
Persoalan lain yang timbul ialah kurang lengkapnya
peraturan pelaksaanaan nya, misalnya Peraturan Pemerintah
tentang hak menguasai dari Negara yang pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah daerah swatantra
(otonom) dan masyarakat masyarakat hukum adat, penge-
cualian dari asas pasal 10 UUPA, terjadinya hak milik menu-
rut hukum adat, pembatasan penggunaan tanah milik oleh
bukan pemiliknya, dan masih banyak lagi lainnya.
Kurangnya peraturan yang melengkapi UUPA berarti
ada kekosongan hukum, sehingga menambah ketidakpastian
hukum, yakni bukan saja ketidak pastian dalam hukum tetapi
juga ketidakpastian karena hukum, artinya akan terjadi peris-

2 Sri Hayati “Restrukturisasi Hak atas Tanah dalam Rangka Pemba-
ruan Hukum Agraria Nasional” Pidato pengukuhan Guru Besar, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga tanggal 6 Maret 2005.

147