Page 197 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

masyarakat perkotaan yang berlainan dengan masyarakat
pedesaan. Penyeragaman penyeragaman telah mengancam
bahkan dapat menggusur “the living law” yang masih dibu-
tuhkan oleh masyarakat adat yang sederhana. Misalnya
dalam hal gadai tanah masyarakat pedesaan masih banyak
melakukan hal tersebut karena cepat dan sederhana untuk
melayani kepentingan masyarakat pedesaan telah mulai
terncam dengan bentuk modern yang sulit dan tidak seder-
hana yakni dengan ketentuan tentang hak tanggungan.
Perlu suatu kajian yang mendalam bagaimana bentuk
surat tanda bukti hak kuat bukan saja sertifikat tetapi ben-
tuk surat lain yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan
di Lombok. 6

Landasan Filosofis

Sesungguhnya dengan adanya Amandemen UUD 1945,
landasan filosofis di bidang keagrariaan bukan semata ber-
dasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. yang menunjuk negara
sebagai penguasa bumi air dan kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya digunakan untuk sebesar besar kemak-
muran rakyat. Benar bahwa state atau negara dahulu dikon-
sepsikan sebagai negara budiman, yang bertugas memak-
murkan rakyatnya, tetapi segera konsepsi demikian menda-
patkan kritik yang tajam ketika negara kemudian tidak
memegang amanah dalam menunaikan tugasnya. Berbagai
sumber alam , minyak, gas, emas, tembaga telah dikuasai

6 Janis Maladi , Implementasi Pendaftran Tanah di Kabupaten
Lemobok Barat”, Desertasi , Program Doktor Pasca Sarjana Universi-
tas Brawijaya, 2006, hal xiii.

150