Page 193 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

sekali peraturan lain yang harus melengkapinya, baik yang
sejajar dengan undang undang maupun peraturan lainnya
yang lebih rendah sebagai peraturan yang lebih rinci dan
tehnis. Sebagaimana juga peraturan pokoknya, maka pera-
turan pelaksanaannya dapat dipandang dari dua sisi, yakni
dari sisi substansial (vertikal dan horizontal) ia tidak ber-
tentangan dengan aturan lain yang lebih tinggi atau yang
lebih rendah atau yang sejajar, secara prosedural ia me-
menuhi prasyarat pembuatannya.
Dari segi filsafat, yakni segi substansial berarti diterima
oleh sebagian besar masyarakat (accepted by majority of the
people), karena memenuhi keinginan dan kebutuhan masya-
rakat. Adapun dari segi prosedural, asalkan peraturan terse-
but cara pembuatannya sudah memenuhi prosedur yang
telah ditentukan maka syahlah peraturan tersebut sebagai
peraturan yang mengikat tanpa melihat segi substansialnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka per-
soalan UUPA dan peraturan pelaksanaannya meliputi pula
dua sisi pandang tersebut di atas. Secara substansial isi
atau substansi UUPA diterima oleh sebagian besar masya-
rakat karena sangat berpihak kepada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya justru
peraturan pelaksanaannya yang seringkali bertentangan
dengan UUPA, misalnya peraturan tentang pembebasan hak
atas tanah yang sangat tidak manusiawi memberikan ganti
rugi terhadap masyarakat, semakin menyempitnya ruang hak
hak adat karena terdesak oleh peraturan tertentu.
Demikian juga pemberian tanah yang luas kepada
pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan dan properti
sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan tanah; keten-

146