Page 188 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

inkonsistensi dan konflik di bidang agraria. Sehubungan
dengan itu, maka dalam Program Legislasi Nasional
Tahun Anggaran 2007, Badan Legislasi (Baleg) DPR
RI dengan Pemerintah, incasu Dephukham, misalnya
telah sepakat untuk memasukkan RUU tentang Lahan
Abadi Pertanian.

VII.Kesimpulan
1. Dengan diberlakukannya TAP MPR RI No. IX Tahun
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sum-
ber Daya Alam, menjadi political will dari negara untuk
kembali menjalankan program pembaruan agraria
(agrarian reform/landreform), yang selama ini sempat ter-
deponeer pada rezim orde baru yang pro pasar cenderung
mengarah kepada neo-liberalis. Pada rezim orde baru
sampai memasuki era reformasi, landreform yang
dijalankan lebih kepada sistem market-based system
landreform/ land market reform, namun dalam suasana
kegamangan.
2. Implementasi Pembaruan Agraria sebenarnya sudah
dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1960, yaitu sejak
diberlakukannya UUPA 1960. Program landreform
sebagaimana terkandung dalam UUPA meliputi, yaitu
antara lain: Redistribusi Tanah Pertanian, Konsolidasi
Tanah, Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas,
Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian, Tanah
Absentee (tanah guntai), Ganti Kerugian, dan lain-lain.
Oleh karena itu, dengan diberlakukannya TAP MPR
tersebut menjadi komitmen politik pemerintah untuk
menjalankan pembaruan agraria yang didasarkan pada

141