Page 183 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

IX/MPR/2001. Melaksanakan desentralisasi berupa pem-
bagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,
kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat berkaitan
dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber
daya alam. Semuanya itu tetap dalam rangka “Memelihara
dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Repulik
Indonesia”. Desentralisasi yang dinyatakan dalam TAP MPR
tersebut meliputi alokasi dan pengelolaan sumber daya
agraria/sumber daya alam.
Usaha pembaruan agraria hanya akan berhasil mencapai
tujuan apabila pembangunan dalam Era Reformasi pasca
Orde Baru, benar-benar akan dilaksanakan berdasarkan
kebijakan baru. Seperti yang dinyatakan dalam TAP MPR
No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi dan tidak akan kembali kepada kebi-
jakan pembangunan pertumbuhan seperti selama Orde Baru
yang lalu. 14
Kebijakan ekonomi baru mencakup kebijaksanaan,
strategi dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan
kepentingan rakyat banyak, sebagai wujud keberpihakan
pada kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi, sebagai
pilar utama pembangunan ekonomi nasional, tanpa menga-
baikan peranan perusahaan-perusahaan besar. Pengelolaan
dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya
dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala ben-
tuk pemusatan pengusahaan dan pemilikan dalam rangka

14 Boedi harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,
(Jakarta: Penerbit Usakti, 2003), hal. 22.

136