Page 182 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Sebaliknya, upaya memberikan kemungkinan bagi
orang asing dan badan-badan hukum asing untuk dapat
menguasai tanah sebagaimana warga negara Indonesia, jelas
tidak akan dibenarkan. Hal itu karena bertentangan dengan
asas kebangsaan sebagaimana dalam UUPA, dan memper-
sulit negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi
kepentinga nasional.
Dalam rangka meningkatkan penanaman modal dibuka
kemungkinan pemberian HGU/HGB dalam jangka waktu
30-35 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang paling
lama 20-25 tahun, sehingga akan terjamin penguasaan
lahannya.
Berdasarkan uraian di atas, arus globalisasi memang
tidak mungkin dicegah, yang perlu diusahakan adalah terse-
dianya perangkat hukum yang pada satu pihak dapat men-
ciptakan situasi yang memungkinkan dimanfaatkannya
kelebihan pihak asing tersebut bagi peningkatan kemak-
muran dan kesejahteraan bangsa. Sementara di pihak lain
dapat memberikan perlindungan kepada rakyat , terutama
para petani sebagai golongan terbesar rakyat Indonesia, yang
pada kenyataannya kedudukannya masih lemah, terutama
dalam menghadapi luar.

C. Pengaruh Desentralisasi & Reformasi
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah
(desentralisasi), maka program pembaruan agraria dilaksa-
nakan dengan mengupayakan keseimbangan hak dan ke-
wajian negara, pemerintah (Pusat, Daerah Provinsi, Kabu-
paten/Kota dan Desa atau yang setingkat), masyarakat dan
individu sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.

135