Page 185 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 185
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Pertama, dinyatakan:
(1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
(2) Setiap Rancangan Undang-undang (RUU) dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
(3) Apabila RUU tersebut tidak mendapatkan persetujuan
bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU
yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(4) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh
hari) sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU sah men-
jadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Berdasarkan ketentuan di atas, segala kewenangan Pre-
siden untuk mengatur, membuat regulasi, mengadakan legis-
lasi haruslah didasarkan pada kewenangan pokok yang
sekarang telah dialihkan ke DPR. Dengan demikian, hasil
amandemen UUD 1945 tersebut menempatkan kekuasaan
legislatif DPR secara konstitusional menjadi mempunyai
peran yang sangat penting dalam politik legislasi nasional.
138
