Page 184 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah
dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah sebagai basis
usaha pertanian diutamakan penggunaannya bagi pertum-
buhan pertanian rakyat. 15

VI. Politik Legislasi untuk Pembaruan Agraria

A. Big Bang Reform
Sebelum Indonesia memasuki era reformasi, masya-
rakat Indonesia cenderung menjustifikasi bahwa peran DPR
tidak begitu terlihat signifikan. Bahkan boleh dikatakan
tidak berperan. Sebaliknya praktek kedudukan Pemerintah
di bawah UUD 1945 terlalu kuat dan kurang menjamin
demokrasi.
Demikian pula halnya dalam menjalankan fungsi legis-
lasinya, kedudukan DPR berada subordinate atau di bawah
Presiden. Sehingga DPR tidak mempunyai kekuasaan dan
otoritas penuh dalam menjalankan fungsi legislasinya sehu-
bungan dengan pembentukan atau penyusunan peraturan
perundang-undangan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit di
dalam ketentuan Pasal 5 UUD 1945 (sebelum amandemen)
dimana pada pokoknya ditentukan bahwa Presiden meme-
gang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan per-
setujuan DPR.
Akan tetapi setelah era reformasi ini, terjadi perubahan
paradigma yang sangat fundamental yang berimplikasi pada
proses penguatan parlemen dengan trigger-nya adalah adanya
amandemen terhadap UUD 1945. Sebagaimana ditentukan

15 Ibid

137