Page 178 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 178
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
terhadap pembaruan agraria, dimana justru menekankan
agar kebijakan Agraria dan Pembaruan Agraria kembali pada
semangat awal UUPA. Karena, produk kebijakan ini meru-
pakan payung dari dari seluruh kebijakan perundang-un-
dangan agraria dalam rangka menjalankan program pem-
baruan agraria di Indonesia.
UUPA telah menerapkan asaas-asas penting bagi pelak-
sanaan pembaruan agraria di Indoensia. Pelaksanaan pem-
baruan agraria dimaksudkan agar tercipta pemerataan dalam
hal penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah bagi
rakyat Indonesia. Namun, secara faktual asas atau spirit
UUPA ini telah disimpangi oleh rezim yang berkuasa. Sejak
rezim Orde Baru, misalnya program pembaruan agraria tidak
dijalankan dengan sungguh-sungguh, bahkan terkesan
’dideponeer’. Selanjutnya malah membuka pintu seluas-luas-
nya bagi kapitalisme internasional dengan menderegulasi
kebijakan investasi asing. Hingga saat ini justru kebijakan
yang dibuat semakin kondusif bagi Neoliberalisme di In-
donesia, yang akibatnya membawa dampak penderitaan bagi
petani.
Misalnya Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan
Keppres No 55 Tahun 1993, yang dikenal sangat kontro-
versial. Dalam peraturan ini, definisi kepentingan umum
tidak lagi stricted, melainkan cenderung didefinisikan secara
meluas sehingga terdapat pergeseran makna. Contoh: dima-
sukkannya “jalan tol” sebagai kegiatan yang bersifat kepen-
tingan umum. Selanjutnya, Perpres No 36 Tahun 2005
diamendemen dengan Perpres No 65 Tahun 2006, yang tetap
131
