Page 173 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Mengacu pada seluruh uraian tersebut di atas, setidak-
nya terdapat tiga permasalahan penting yang menjadi un-
derscore dalam pembahasan makalah ini, yaitu pertama, imple-
mentasi dan tindak lanjut program pembaruan agraria
sebagaimana telah ditetapkan dan ditentukan dalam UUPA;
kedua, pembaruan agraria pada saat ini dalam kaitannya
dengan ekses globalisasi, demokrasi dan desentralisasi seba-
gai akibat adanya reformasi di Indonesia; dan ketiga, Politik
legislasi dalam pembaruan agraria.

IV. Masalah Pokok: Implementasi Pembaruan Agraria
UUPA 1960

A. Program Pembaruan Agraria Sesuai UUPA 1960
Kebijakan Pembaruan Agraria secara yuridis-formal,
telah ada sejak ditetapkannya UUPA sebagai umbrella act
dalam regulasi pertanahan di Indonesia. Dengan demikian
segala peraturan perundang-undangan di bidang agraria tidak
boleh inkonsisten dengan UUPA ini, termasuk pelaksanaan
landreform. Adapun dasar hukum pelaksanaan landreform
sebagaimana dalam UUPA secara rinci dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Pasal 7 menyatakan: bahwa untuk tidak merugikan

kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan
tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Dya Alam sebagai sumber
hukum hingga semua isi TAP No. IX Tahun 2001 diterjemahkan ke dalam
peraturan perundang-undangan. Demikian pula, TAP MPR No. V Tahun
2003 tentang Saran kepada Lembaga Tinggi Negara, meminta agar segera
merealisasikan TAP MPR No. IX Tahun 2001.

126