Page 176 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

4) Tanah Absentee; disebut juga dengan istilah tanah
guntai adalah tanah pertanian yang terletak di luar
kecamatan tepat tinggal pemiliknya. Pemilika tanah
secara absentee dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal
10 UUPA Jo. PP No. 41 Tahun 1964, PP No. 4 Tahun
1977 Jo. Permendagri No. 15 Tahun 1974.
5) Ganti Kerugian; Pemilikan tanah objek landreform
yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan ab-
sentee akan diberi ganti kerugian berbentuk uang apabila
tanahnya dambil oleh negara untuk keperluan redistri-
busi tanah. Pengecualiannya, adalah terhadap pelang-
garan ketentuan undang-undang, misalnya pelanggaran
mengenai batas maksimum , tidak diberi ganti kerugian
dalam bentuk apapun. Adapun tata cara penghitungan-
nya merefer pada Pasal 6 PP No. 224 Tahun 1961 Jo.
Peraturan Ditjen Agraria No. 4 Tahun 1967.
6) Konsolidasi Tanah; yaitu kebijakan pertanahan
mengenai penataan kembali penguasaan dan penggu-
naan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepen-
tingan pembangunan yang bertujuan untuk mening-
katkan kualitas lingkungan hidup/pemeliharaan sumber
daya alam, dengan melibatkan partisipasi masyarakat
secara langsung. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUPA Jo.
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemu-
kiman Jo. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo.
Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang
Konsolidasi Tanah.
Namun disayangkan, semangat pembaruan agraria
sebagaimana terkandung dalam UUPA tersebut di atas,

129