Page 175 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 175
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
tanah-tanah serta hubungan hukum yang menyangkut
tanah-tanah yang melampaui batas, dan menentukan pula
minimum pemilikan tanah seorang atau bersama-sama demi
tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
B. Enam Program Landreform & Implikasinya
Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, maka
secara garis besar terdapat enam program landreform berda-
sarkan UUPA, yaitu:
1) Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas; un-
tuk melaksanakan penetapan limitasi penguasaan/pemi-
likan tanah pertanian sebagai implementasinya dikelu-
arkan Perpu tanggal 29 Desember 1960 Jo. UU No. 56
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2) Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian; dalam
penentuan batas minimum lahan pertanian ini sebagai
implementasinya mengacu pula pada UU No. 56 Tahun
1960 sebagaimana tersebut pada point A di atas.
3) Redistribusi Tanah Pertanian; redistribusi tanah
secara umum lebih dikenal sebagai landreform . Dalam
8
hal-hal ertentu, istilah landreform dipakai dalam arti
sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan pengu-
asaan tanah, khususnya redistribusi tanah. Adapun
syarat-syarat redistribusi tanah pertanian ditetapkan
dalam PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
8 Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia;
Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan
Pemilikan Tanah, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 57.
128
