Page 177 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

memasuki usianya yang ke-46 banyak dipertanyakan kem-
bali, sehingga ada keinginan untuk melakukan revisi,
amandemen, atau reformasi UUPA. Hal ini perlu dilakukan
pengujian/pengkajian untuk menentukan apakah UUPA
perlu ditinjau ulang atau tidak. 9
Secara filosofis, UUPA yang dilandaskan pada Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 ditujukan untuk tercapainya
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya
dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam,
khususnya tanah.

C. Revitalisasi Pembaruan Agraria
Perbedaan pendapat tentang relevansi falsafah UUPA
didasarkan pada kenyataan empiris tampak semakin tajam
seiring dengan kebijakan deregulasi menyongsong era indus-
trialisasi dan globalisasi, yang antara lain semakin ditujukan
untuk investasi modal asing. Kelompok populis melihat
10
bahwa dalam perkembangannya, UUPA-melalui berbagai
kebijakan yang ada telah semakin kurang mampu menga-
yomi hak-hak masyarakat. Sementara di sisi lain, UUPA
makin memberikan peluang atau kemudahan kepada
mereka yang mempunyai akses terhadap modal dan akses
politik dengan segala dampaknya.
Pandangan tersebut di atas, berbeda dengan sebagian
masyarakat dan organisasi LSM/NGO/Ornop yang concern

9 Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi
dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001), hal. 41.
10 Ibid.

130