Page 174 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

b. Pasal 10 ayat (1): Setiap orang dan Badan Hukum yang
mempunyai Hak atas Tanah Pertanian pada asasnya
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri
secara aktid dengan mencegah cara-cara pemerasaan;
c. Pasal 13 ayat (2): Pemerintah mencegah adanya usaha-
usaha dalam lapangan agraria dan organisasi-organisasi,

perorangan yang bersifat monopoli;
d. Pasal 17 menyatakan:
(1) Dengan mengingat ketentuan Pasal 7 maka untuk
mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) diatur luas maksimum dan minimum tanah yang
boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam
Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum;
(2) Penetapan batas maksimum dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perun-
dang-undangan di dalam waktu yang singkat;
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas
maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diam-
bil Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya
dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menu-

rut ketentuan-ketentuan dalam PP;
(4) Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat
(1) Pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan dilaksanakan secara berang-
sur-angsur.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk
mengatur peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan

127