Page 171 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 171
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
dalam kerangka memberikan jaminan bagi para petani atas
penguasaan lahan dan kepastian hukum, sebagaimana yang
menjadi salah satu tujuan dari Undang-Undang Pokok
Agraria No 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA).
Gambaran di atas mengantar kita kepada kenyataan,
bahwa konflik pertanahan/agraria secara kuantitatif tidak
kian berkurang, tetapi kian bertambah. Demikian pula ska-
lanya tidak kian mengecil tapi meluas. Pola yang menyertai
kasus keagrariaan, kini kian banyak menggunakan keke-
rasan. Jika hal ini dibiarkan, maka kasus agraria adalah “bom
waktu” yang menunggu waktu. Ledakan kecil telah mulai,
maka yang besar harus dibatasi agar tidak meledak dengan
akibat yang dahsyat.
III. UUPA 1960: Tonggak Sejarah Pembaruan Agraria
Di Indonesia, pembaruan agraria atau landreform, harus
mengacu dan tidak bertentangan dengan semangat yang ada
dalam UUPA. Karena dengan adanya UUPA ini terciptalah
unifikasi dalam bidang hukum agraria dan dihapuskannya
dualisme hukum pertanahan yang terdapat dalam masa
kolonial. Dengan demikian, UUPA menjadi payung (um-
6
brella act) bagi kebijakan-kebijakan pertanahan nasional,
termasuk kebijakan pembaruan agraria. Sebagai landasan
kebijakan pertanahan, falsafah UUPA yang dilandaskan
pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditujukan untuk terca-
painya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam
kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya
alam, khususnya tanah.
6
Vide UUPA pada bagian Dictum (memutuskan).
124
