Page 195 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 195
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
tiwa yang seharusnya mendapat jawaban pengaturannya
dalam hukum tetapi ternyata tidak diatur dalam hukum.
Efektivitas hukum
Secara sosiologis, hukum di Indonesia mengahapi ken-
dala tidak efektif dijalankan, artinya tidak mencapai sasaran
sebagaimana yang diharapkan. Sekalipun ada benarnya bah-
wa UUPA kurang dilengkapi peraturan pellaksanaannya
akan tetapi persoalan yang utama, sebagaimana juga terjadi
di negera negara yang sedang berkembang, adalah tidak
efektifnya hukum.
Dalam kaitan ini UUPA dikonsepsikan sebagai “law as
a tool of social engineering”, hukum sebagai sarana peru-
bahan sosial. Dari sudut politik, negara negara yang gagal
melaksanakan perubahan agraria ( landreform) digolongkan
negara negara yang tidak mempunyai strong political will,
karena negara mempunyai tanggung jawab besar atas berhasil
atu gagalnya landreform. Secara sosiologis kefeektifan
3
hukum juga dipengaruhi atas jawaban pertanyaan apakah
hukum sebagai sarana tidak mengandung cacat cacat, atau
terlalu banyak memberikan pengecualian, bobot hukum
merosot, jangkauan terlalu luas , dari sisi pelaksana kurang
dipersiapkan serta tantangan dari lingkaran budaya hukum,
atau lebih menjurus menjadi konflik politik, juga dari sisi
sarana dan prasarana kurang dipersiapkan serta biaya yang
tidak tersedia. Namun kemungkinan juga kurangnya
4
kesadaran hukum pihak pihak yang diuntungkan dengan
3 Hung Chao Tai Landreform and Politics”University of California
Press, 1974,h 267-286.
148
