Page 25 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting)

rezim Orde Baru dihidupkan oleh kaum tani dan para pen-
dukungnya itu mendapatkan resonansinya di aras kebijakan
pemerintah. Momentum awalnya adalah Rapat Terbatas
Presiden SBY dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian
dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 28 Sep-
tember 2006. Dalam rapat ini Presiden SBY memutuskan
untuk mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah yang berasal
dari hutan konversi dan tersebar di 17 provinsi untuk dire-
distribusikan kepada rakyat melalui kebijakan reforma agraria.
Menindaklanjuti keputusan Presiden SBY ini, BPN di
bawah kepemimpinan Joyo Winoto segera melakukan kon-
solidasi internal serta menggalang dukungan politik untuk
penyusunan kebijakan Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN) dan langkah-langkah pelaksanaannya.
Sepanjang bulan November-Desember 2006, tiga Simpo-
sium Agraria berskala nasional juga diselenggarakan oleh
BPN di Medan, Makassar dan Jakarta dengan dukungan
dari Brighten Institute, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(STPN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Lem-
1
baga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPPI). Selain
untuk menjaring masukan dan aspirasi publik, rangkaian
simposium itu secara politik juga diarahkan untuk men-
dorong kesadaran masyarakat luas, menggalang dukungan
dan kerjasama multi-pihak, serta mewujudkan komitmen

1 Brighten Institute adalah lembaga think tank kebijakan pembangunan
yang merumuskan visi, misi dan program SBY-JK 2004-2009. Lembaga
ini berperan penting dalam memasukkan agenda reforma agraria ke dalam
dokumen tersebut. STPN adalah sekolah kedinasan di bawah BPN yang
mendidik dan mengkader calon-calon birokrat pertanahan. KPA adalah
koalisi LSM dan organisasi tani yang didirikan pada tahun 1995 untuk

xxiv