Page 29 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting)

dengan proyek administrasi pertanahan. Program tersebut
juga tidak berkeinginan kuat untuk merombak ketimpangan
struktur agraria yang ada dengan memfokuskan pada tanah
negara dan menghindari tanah-tanah di mana terjadi konflik
agraria. Lebih lanjut, program tersebut tidak terlepas dari
kerangka Bank Dunia yang mengarah pada proses liberalisasi
pertanahan (lihat Bachriadi 2007 untuk uraian yang lebih
terinci).
Debat internal di kalangan aktivis gerakan agraria ini
dan spektrum keragaman pandangan yang ada di dalamnya
dengan padat telah direkam oleh Nurdin (2007). Muara
5
dari perdebatan ini salah satunya adalah keputusan taktis
yang diambil oleh satu kelompok gerakan agraria—dalam
hal ini KPA—untuk melakukan apa yang disebut sebagai
6
“kolaborasi kritis” bersama BPN di sepanjang proses kebi-
jakan PPAN: yakni, sejak proses substantif penyusunan
kebijakannya hingga tahap teknis pelaksanaannya. Nurdin
mencatat lima langkah penting yang bisa dilakukan gerakan
agraria melalui strategi “kolaborasi kritis” bersama BPN
dengan memanfaatkan peluang politik yang disediakan oleh
kebijakan PPAN ini: (1) melakukan pendataan secara akurat

5 Tulisan Iwan Nurdin ini dimuat dalam Bagian VI buku ini. Iwan Nurdin
adalah Koordinator Advokasi Kebijakan, Konsorsium Pembaruan Agraria
6 Istilah “kolaborasi kritis” ini tidak ditemukan dalam tulisan Nurdin
(2007), namun ia dipakai luas dalam berbagai diskusi maupun dokumen-
dokumen yang muncul belakangan untuk menjelaskan pilihan langkah taktis
semacam ini. Puncak dari strategi “kolaborasi kritis” ini adalah kesediaan
Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan, diangkat sebagai Staf Khu-
sus Kepala BPN. Untuk uraian lebih lanjut mengenai strategi “kolaborasi
kritis” yang dijalankan KPA dan peran khusus Usep Setiawan di dalamnya,
lihat Rachman (2010).

xxviii