Page 26 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria

politik dan konsensus nasional mengenai pentingnya
menjalankan amanat reforma agraria secara sungguh-sung-
guh, sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
Pada Januari 2007, Presiden SBY dalam pidato awal
tahunnya secara eksplisit menyatakan bahwa “Program
Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai
tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan
tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan
tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperun-
tukkan bagi kepentingan rakyat.” Pidato Presiden ini menun-
jukkan adanya political will pemerintah untuk menjalankan
agenda reforma agraria.
Pada awalnya direncanakan Presiden SBY akan menca-
nangkan program reforma agraria ini secara nasional di
Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam rangka itu, pada tang-
gal 22 Mei 2007 Kepala BPN menyampaikan paparan pada
Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan mengenai hasil
penyusunan kebijakan PPAN dan langkah-langkah yang
telah dilakukan BPN untuk persiapan pelaksanaannya, serta
koordinasi yang dilakukannya dengan berbagai instansi
pemerintah. Dalam kesempatan yang sama Kepala BPN
2

mengembangkan studi-studi kritis atas kebijakan pemerintah, melakukan
advokasi kebijakan di bidang agraria, dan mempromosikan land reform by
leverage. LPPI adalah lembaga yang saat itu baru saja didirikan oleh
sejumlah orang dengan beragam latar belakang: mantan pejabat agraria,
praktisi notaris pertanahan, akademisi, dan aktivis agraria.
2
Selain dengan Departemen Kehutanan dan Pertanian, selama bulan
Februari-April 2007 Kepala BPN telah melakukan road show ke sejumlah
lembaga pemerintah untuk mengonsultasikan dan mengoordinasikan
rencana pelaksanaan PPAN, di antaranya Bappenas (7 Februari 2007),
Mahkamah Agung (8 Februari 2007), Kejaksaan Agung (9 Februari 2007),

xxv